BADUNG | Dunia News Bali – Peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day), Coral Triangle Day, serta rangkaian Road to Ocean Impact Summit 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen menjaga kelestarian laut Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kawasan terumbu karang terbesar di dunia dan tingkat keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa pencemaran sampah plastik yang sebagian besar berasal dari daratan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar 90 persen sampah plastik yang ditemukan di laut berasal dari aktivitas di daratan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kesehatan laut tidak hanya dilakukan di wilayah pesisir dan perairan, tetapi juga harus dimulai dari pengelolaan lingkungan di darat.
Karena itu, keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas hingga masyarakat, dinilai sangat penting dalam membangun konektivitas antara pengelolaan lingkungan darat dan keberlanjutan ekosistem laut. Tata kelola berbasis masyarakat melalui berbagai aksi nyata di daratan diyakini dapat memberikan dampak positif bagi kondisi laut di masa depan.
Selain penguatan pengelolaan sampah di daratan, upaya penanganan sampah laut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk nelayan dan dukungan Pemerintah Swiss melalui organisasi non-pemerintah (NGO) yang menjalankan program pembersihan sampah laut di Sulawesi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan World Ocean Day & Coral Triangle Day 2026 bertema “Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu” yang diselenggarakan WWF Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (7/6/2026).
Kegiatan kolaboratif ini turut melibatkan Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia, CTI-CFF, Coral Triangle Center, Yayasan Pesisir Lestari, serta Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Acara bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut melalui edukasi dan aksi nyata yang melibatkan masyarakat, generasi muda, komunitas, akademisi, hingga sektor usaha.
Pembukaan acara dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ir. A. Koswara, bersama Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. Putu Sumardiana, M.P., Chief Conservation Officer Yayasan WWF-Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki, serta Executive Director CTI-CFF Regional Secretariat Dr. Frank Keith Griffin. Peresmian ditandai dengan pelepasan layang-layang sebagai simbol harapan bagi masa depan laut yang lebih sehat.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kerja sama strategis antara pemerintah dan berbagai mitra, serta serah terima laporan tahunan CTI-CFF kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara, menegaskan bahwa luasnya wilayah laut Indonesia membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pelestarian. Menurutnya, momentum World Ocean Day, Coral Triangle Day, dan Road to Ocean Impact Summit 2026 menjadi sarana untuk mengajak masyarakat lebih dekat mengenal laut dan isu konservasi pesisir.
Koswara menjelaskan, terdapat tiga program prioritas yang saat ini dijalankan KKP. Prioritas pertama adalah pengelolaan sampah melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah yang telah mencemari lingkungan.
Program kedua berfokus pada perlindungan kawasan pesisir yang mengalami tekanan lingkungan tinggi, termasuk wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang mengalami penurunan muka tanah dan degradasi ekosistem cukup serius. Salah satu langkah yang dilakukan adalah program rehabilitasi mangrove dalam skala besar yang akan melibatkan dunia usaha.
“Kami melakukan program dari aspek penanaman mangrove. Nanti akan ada tanam mangrove skala besar bersama dengan dunia usaha,” ujar Koswara.
Program ketiga menyasar penguatan pengelolaan pulau-pulau kecil agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan yang menghubungkan pulau, laut, dan gugus kepulauan secara menyeluruh.
Menurut Koswara, persoalan lingkungan di pulau-pulau kecil tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga menyangkut aksesibilitas dan konektivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Itu tiga program yang kami lakukan dan hari ini program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) mendapatkan dukungan dari sebuah mitra untuk menjadi prioritas bersama,” katanya.
Ia menambahkan, laut pada akhirnya menjadi muara dari seluruh sampah yang dihasilkan manusia. Karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari sumber hingga ke hilir.
Melalui program Laut SEBASAH, KKP mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi terhadap produksi sampah. Di wilayah daratan, kolaborasi dilakukan bersama pemerintah daerah untuk menekan pembuangan sampah ilegal ke sungai yang menjadi jalur utama sampah menuju laut.
Di kawasan muara sungai, KKP juga menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi. Bahkan, KKP telah menginisiasi nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang ke depan akan diperluas ke seluruh daerah di Indonesia.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan laut guna memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri sehingga tidak menambah beban pencemaran laut.
Untuk penanganan sampah yang sudah berada di laut, KKP selama ini bekerja sama dengan nelayan melalui kegiatan pengangkutan sampah. Ke depan, program tersebut akan diperluas dengan melibatkan seluruh pihak yang beraktivitas di laut, termasuk pelaku usaha maritim.
“Di wilayah hulunya kita mencegah sampah masuk ke laut, sedangkan di wilayah hilirnya kita menangani langsung sampah yang sudah ada di laut. Dua strategi ini mendapat respons positif dari banyak pihak,” jelasnya.
Sementara itu, Chief Conservation Officer Yayasan WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, menegaskan bahwa WWF Indonesia terus berupaya mengurangi kebocoran sampah dari daratan menuju laut melalui kerja sama dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah kerja organisasi tersebut.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pengurangan sampah plastik yang menjadi penyumbang terbesar pencemaran laut.
“Sebanyak 90 persen sampah plastik di laut berasal dari daratan. Karena itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengurangi kebocoran sampah dari sungai menuju laut,” ujar Dewi.
WWF Indonesia juga menjalankan berbagai program pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil. Salah satunya dilakukan di Gili Trawangan melalui pembangunan fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) guna membantu mengatasi persoalan sampah di kawasan wisata tersebut.
“Kami juga bekerja sama dengan pemerintah di pulau-pulau kecil seperti Gili Trawangan. Di sana kami membantu pembangunan TPA sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah,” tutupnya. (red)