DENPASAR | Dunia News Bali – Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Situasi ini juga mendapat sorotan dari pengamat energi asal Bali, Agung Wirapramana atau yang akrab disapa Gung Pram, yang kembali meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap rencana pembangunan Floating Storage and Regasification Unit Liquefied Natural Gas (FSRU LNG) di perairan Serangan, Bali.
Gung Pram menilai eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran sejak 28 Februari 2026 telah memicu tekanan baru terhadap sektor energi global. Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan geopolitik, tetapi berpotensi menjadi ancaman nyata bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa laporan terbaru menunjukkan adanya gangguan produksi LNG di Qatar serta penutupan kilang Ras Tanura di Arab Saudi akibat serangan drone. Dampaknya langsung terasa di pasar global, di mana harga minyak dunia melonjak sekitar 13 persen hingga menembus lebih dari US$82 per barel dan berpotensi terus meningkat.
“Bagi Indonesia yang merupakan net importer minyak, kondisi ini menjadi sinyal peringatan. Kita perlu melihat situasi ini melalui pendekatan Risk and Reliability Analysis untuk menilai ketahanan ekosistem energi nasional,” ujar Gung Pram saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (11/3).
Menurutnya, Bali memiliki karakteristik konsumsi energi yang unik karena statusnya sebagai destinasi wisata internasional. Ketergantungan terhadap transportasi udara dan logistik darat membuat kenaikan harga energi global berpotensi langsung mempengaruhi biaya operasional sektor pariwisata.
Ia menilai kenaikan harga energi akan berdampak pada meningkatnya harga tiket pesawat dan biaya transportasi lokal. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya saing Bali di mata wisatawan mancanegara yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata.
Selain itu, meningkatnya harga minyak dan gas juga berpotensi menaikkan biaya input energi untuk pembangkit listrik. Jika hal ini terjadi, tarif listrik bagi sektor industri, hotel, dan usaha pariwisata dapat ikut tertekan, sehingga mengancam margin keuntungan pelaku usaha yang baru mulai pulih pasca pandemi Covid-19.
Gung Pram juga menyinggung rencana pembangunan FSRU LNG di Bali yang dirancang untuk memasok gas ke Pembangkit Listrik Pesanggaran sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Namun menurutnya, proyek tersebut tetap menghadapi sejumlah tantangan di tengah gejolak energi global.
Ia menilai fluktuasi harga energi dunia berpotensi mempengaruhi biaya investasi dan belanja modal proyek. Selain itu, kondisi global juga dapat meningkatkan risiko pembiayaan serta suku bunga, sehingga investor kemungkinan menjadi lebih berhati-hati dalam mendanai proyek infrastruktur gas.
“Investor cenderung lebih konservatif ketika harga energi sedang sangat volatil,” ujarnya.
Dari sisi pasokan, ia juga menyoroti ketidakpastian distribusi LNG global. Jika pasokan dari negara produsen utama seperti Qatar terganggu, Indonesia berpotensi harus bersaing dengan pasar lain, termasuk industri di Jawa maupun pembeli internasional yang mampu menawarkan harga lebih tinggi.
Ia juga mengingatkan potensi gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Apabila jalur tersebut terganggu akibat konflik Israel dan Iran, dampaknya dapat mengguncang pasar energi global.
Menurut Gung Pram, keandalan sistem energi suatu negara diukur dari kemampuannya mempertahankan pasokan meskipun terjadi gangguan pada salah satu sumber energi. Ketergantungan terhadap pasokan dari kawasan yang tidak stabil secara geopolitik, menurutnya, menjadi titik lemah yang perlu diantisipasi.
“Pertanyaannya, jika pasokan global terhenti hari ini, berapa lama Indonesia mampu bertahan tanpa cadangan strategis yang memadai?” ujarnya.
Karena itu, ia menilai desain dan kelayakan proyek FSRU LNG perlu ditinjau secara menyeluruh. Infrastruktur tersebut seharusnya diposisikan sebagai bagian dari sistem cadangan strategis energi nasional sekaligus alat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Meski proyek tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Nomor 2832 Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup, Gung Pram menilai dinamika di lapangan tetap perlu diperhatikan. Penolakan dari nelayan serta masyarakat Desa Adat Serangan menurutnya menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih lanjut.
Ia menilai kawasan Benoa saat ini menjadi pusat berbagai proyek strategis, mulai dari KEK Kura-Kura Bali, Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), rencana Waste to Energy (WTE), hingga proyek FSRU LNG.
“Pertanyaannya, apakah semua proyek ini terintegrasi dengan baik atau justru berjalan sendiri-sendiri dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan?” katanya.
Dalam konteks kawasan yang mempertemukan sektor industri dan pariwisata, ia menekankan pentingnya aspek Health, Safety, and Environment (HSE). Menurutnya, dokumen AMDAL harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan proyek di setiap titik kawasan.
Gung Pram juga menilai permintaan kajian ulang terhadap proyek LNG tidak dapat dimaknai sebagai sikap anti investasi. Ia menilai tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap potensi dampak lingkungan, ruang hidup nelayan, serta keamanan operasional di wilayah pesisir Serangan.
“Tujuan proyek ini memang strategis untuk ketahanan energi. Namun pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memastikan prinsip investasi berkelanjutan dijalankan, termasuk proses AMDAL yang adaptif dan partisipasi publik dalam setiap tahap perizinan,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan LNG sebagai sumber energi bagi Bali merupakan langkah yang positif dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah. Namun pembangunan proyek tersebut tetap harus memperhatikan risiko operasional, dampak ekologis, serta potensi konsekuensi sosial bagi masyarakat setempat.
Selain Gung Pram, sejumlah akademisi dan pemerhati lingkungan juga mendorong kajian ulang proyek tersebut. Di antaranya Akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, M.T., pemerhati lingkungan Dr. Ketut Gede Dharma Putra, serta pengamat lingkungan Bali Jro Gde Sudibya.
Sorotan serupa juga datang dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat, seperti Juru Kampanye Trend Asia Novita Indri, Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko, Ketua LBH Bali Rezky Pratiwi, Pendiri Yayasan Wisnu Putu Suasta, hingga Bandesa Adat Tanjung Benoa I Made Wijaya yang juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Badung.
Sebelumnya, Ketua PHRI Denpasar Ida Bagus Gede Sidharta Putra yang akrab disapa Gusde juga menyampaikan pandangan terkait proyek tersebut. Dukungan terhadap kajian ulang juga datang dari Ketua Umum EN-LMND Muh. Isnain Mukadar bersama Sekretaris Jenderal LMND Julfikar Hasan. (red)
