Oleh: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE., MM
Guru Besar FEB Undiknas Denpasar
DENPASAR | Dunia New Bali – Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi Indonesia menunjukkan bahwa kualitas komunikasi pejabat negara masih menjadi persoalan penting dalam tata kelola pemerintahan.
Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, komunikasi publik yang disampaikan oleh pejabat negara seharusnya mampu menjaga stabilitas psikologis masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi.
Namun dalam praktiknya, sejumlah pernyataan pejabat justru memunculkan kegelisahan di ruang publik karena disampaikan tanpa koordinasi komunikasi yang memadai.
Beberapa tokoh pemerintah yang pernyataannya mendapat sorotan antara lain Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.
Pernyataan yang muncul hampir bersamaan dari para pejabat tersebut menimbulkan kesan bahwa negara sedang menghadapi tekanan serius di sektor ekonomi, energi, dan keamanan.
Secara empiris, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal tahun telah mencapai sekitar Rp135 triliun.
Informasi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari transparansi fiskal negara. Namun ketika disampaikan tanpa narasi kebijakan yang menenangkan, publik justru menafsirkan kondisi tersebut sebagai sinyal bahwa keuangan negara sedang mengalami tekanan berat.
Persepsi semacam ini berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pada saat yang hampir bersamaan, sektor energi juga menjadi perhatian publik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan informasi mengenai kondisi pasokan energi nasional, termasuk ketersediaan stok bahan bakar minyak yang disebut berada pada kisaran sekitar 20 hingga 25 hari.
Secara teknis, angka tersebut merupakan bagian dari sistem pengelolaan logistik energi yang selalu diperbarui melalui distribusi berkelanjutan. Namun publik lebih mudah menafsirkan informasi tersebut sebagai tanda bahwa negara sedang menghadapi potensi kelangkaan energi.
Interpretasi semacam itu dapat memicu kekhawatiran sosial dan mendorong perilaku ekonomi yang tidak rasional.
Respons pasar terhadap berbagai pernyataan tersebut juga terlihat cukup sensitif.
Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan hingga melampaui Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, sementara pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam.
Dalam ekonomi modern yang sangat dipengaruhi oleh ekspektasi, setiap informasi yang disampaikan pejabat negara memiliki potensi besar untuk memengaruhi perilaku investor, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.
Situasi menjadi semakin kompleks ketika Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan instruksi peningkatan kesiapsiagaan aparat keamanan untuk menjaga objek vital nasional.
Meskipun langkah tersebut secara administratif merupakan bagian dari prosedur pengamanan, bagi sebagian masyarakat informasi tersebut sering dipersepsikan sebagai sinyal bahwa kondisi nasional sedang berada dalam situasi darurat.
Ketika pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Panglima TNI Agus Subiyanto muncul hampir bersamaan tanpa koordinasi komunikasi yang baik, terbentuklah persepsi kolektif bahwa situasi nasional sedang berada dalam tekanan serius.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi pejabat negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Tanpa komunikasi yang terkoordinasi, konsisten, serta disertai arah kebijakan yang jelas, informasi yang sebenarnya bersifat administratif dapat berubah menjadi sumber kekhawatiran publik yang berlebihan dan pada akhirnya memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. (*)
