KLUNGKUNG | Dunia News Bali – Persoalan abrasi, sulitnya akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, hingga perlindungan sosial saat musim paceklik menjadi sederet aspirasi yang disampaikan masyarakat pesisir Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kepada jajaran Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN).
Keluhan tersebut diterima langsung Ketua Umum DPP BM PAN, Slamet Ariyadi, saat bertemu dan berdialog dengan puluhan nelayan di Kampung Nelayan Kusamba, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan itu, Slamet meninjau langsung kondisi pesisir sekaligus mendengarkan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat setempat.
Bali menjadi lokasi pertama agenda penyerapan aspirasi yang dilakukan BM PAN setelah Kongres BM PAN ke-7 di Anyer, Banten. Slamet yang juga anggota Komisi I DPR RI menegaskan, BM PAN ingin mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat, khususnya nelayan, dengan pemerintah pusat.
“Kami datang menyapa langsung karena BM PAN ingin menjadi jembatan komunikasi masyarakat nelayan kepada pemerintah pusat agar nelayan di Kusamba mendapatkan hak dan fasilitas yang sama,” kata Slamet.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah abrasi di sepanjang pesisir Kusamba. Kondisi tersebut dinilai semakin mengancam permukiman warga dan membutuhkan penanganan segera.
Kepala Desa Kusamba, I Nengah Semadi Adnyana, mengungkapkan terjangan ombak telah mengakibatkan sekitar 10 rumah yang dihuni 12 kepala keluarga mengalami kerusakan. Warga pun berharap pembangunan penahan abrasi dapat segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Setelah melihat langsung kondisi pesisir, Slamet menilai penanganan abrasi tidak boleh berlarut-larut. Aspirasi tersebut, kata dia, akan dibawa dan dikomunikasikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Tadi kita melihat langsung kondisi abrasi yang sangat memprihatinkan. Penanganannya harus dipercepat. Kami akan memastikan suara masyarakat Kusamba sampai ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses pengusulan, Slamet juga meminta pemerintah desa menyiapkan dan melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan sehingga persoalan abrasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Selain ancaman abrasi, akses terhadap BBM bersubsidi menjadi persoalan lain yang banyak dikeluhkan nelayan. Mereka menilai mekanisme mendapatkan rekomendasi BBM subsidi masih rumit karena harus melalui proses administrasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Para nelayan berharap mekanisme tersebut dapat dipangkas. Kepemilikan Kartu Nelayan atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) dinilai semestinya dapat menjadi dasar untuk memperoleh BBM bersubsidi tanpa harus melewati birokrasi yang panjang.
“Masyarakat nelayan merasa dipersulit karena harus mengurus rekomendasi secara berjenjang dari kecamatan hingga kabupaten. Kami akan merekomendasikan agar prosesnya disederhanakan, cukup menggunakan Kartu Nelayan saja,” tegas Slamet.
Menurut Slamet, mekanisme penyaluran BBM bersubsidi tentunya memiliki ketentuan dan aturan tersendiri. Kendati demikian, aspirasi nelayan mengenai penyederhanaan prosedur akan dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang.
“Terkait BBM ini kan aturan pasti ada turunannya. Kami akan komunikasikan keinginan masyarakat agar rekomendasi itu tidak berbelit-belit. Cukup dengan Kartu Nelayan saja seperti harapan mereka,” katanya.
Kepala Desa Kusamba, I Nengah Semadi Adnyana, turut berharap adanya penyederhanaan akses BBM bersubsidi. Menurutnya, nelayan setempat pada dasarnya telah memiliki Kartu Kusuka yang seharusnya dapat menjadi salah satu dasar dalam penyaluran subsidi.
“Masih banyak warga yang layak menerima bantuan seperti PKH maupun BPNT. Untuk BBM subsidi, sebenarnya nelayan sudah memiliki Kartu Kusuka, sehingga itu seharusnya bisa menjadi dasar penyaluran subsidi,” ujar Semadi.
Tak hanya menyangkut abrasi dan BBM, kondisi ekonomi masyarakat pesisir ketika memasuki musim paceklik atau menghadapi cuaca buruk juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Saat kondisi laut tidak memungkinkan untuk melaut, banyak nelayan kehilangan sumber pendapatan. Kondisi serupa turut dirasakan petani garam ketika aktivitas produksi terganggu. Masyarakat berharap pemerintah memberikan perlindungan sosial yang lebih memadai pada masa-masa tersebut.
Aspirasi yang disampaikan antara lain menyangkut akses terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta dukungan sarana penangkapan ikan berupa rumpon dan jaring.
Slamet menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendata masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Data tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial.
BM PAN, kata Slamet, berkomitmen mengawal berbagai aspirasi yang diperoleh dari masyarakat Kusamba agar dapat sampai kepada pemerintah pusat dan mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing kementerian.
Sementara itu, Ketua DPW BM PAN Bali, Unggi Tunggur Suryawan, mengatakan pihaknya juga akan mengawal program ketahanan pangan di Bali agar berjalan searah dengan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, BM PAN Bali berupaya memperluas keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan keseharian mereka.
Salah satunya dilakukan melalui kegiatan “Ngopi Bareng” bersama Gen-Z yang dikemas dengan pertunjukan stand-up comedy. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan kepedulian politik di kalangan anak muda Bali.
“Semalam kami menggelar ngopi bareng Gen-Z dengan stand-up comedy. Kami ingin mendukung ekonomi kreatif sekaligus mengajak anak muda Bali agar lebih peduli terhadap politik,” pungkas Unggi. (red/riza)
