PALEMBANG | Dunia News Bali – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, mengajak masyarakat, khususnya insan pers, untuk memahami secara utuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait istilah “Londo Ireng” yang belakangan ramai diperbincangkan dan memicu berbagai tafsir di ruang publik.
Hal itu disampaikan Teguh saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (28/7/2026).
Acara pelantikan turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Panji Cahyanto, yang mewakili Gubernur Herman Deru, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan serta insan pers di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Teguh menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menyebut wartawan, jurnalis, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai “Londo Ireng”.
Menurutnya, yang disampaikan Presiden adalah adanya pihak-pihak yang memiliki karakter “Londo Ireng” dan menggunakan profesi seperti wartawan, pengamat, maupun aktivis LSM sebagai kedok untuk menjalankan kepentingan tertentu.
“Silakan disimak kembali pernyataan Presiden. Yang dimaksud adalah orang-orang Indonesia yang lebih memilih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain. Mereka kini menggunakan berbagai atribut profesi, seperti wartawan, pengamat, maupun aktivis LSM,” ujar Teguh.
Ia menilai pernyataan tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Presiden tidak pernah mengatakan bahwa wartawan, pengamat, atau LSM adalah ‘Londo Ireng’. Pesannya jelas, ada pihak-pihak yang memanfaatkan profesi-profesi tersebut sebagai topeng,” tegas Teguh yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selain menyinggung isu tersebut, Teguh juga menyampaikan dua amanah utama kepada Ketua Pengda JMSI Sumatera Selatan yang baru dilantik, Firdaus Komar, beserta seluruh jajaran pengurus.
Pertama, memastikan perusahaan media anggota JMSI memiliki tata kelola bisnis yang sehat, profesional, mandiri, serta mampu menjamin kesejahteraan para pekerja medianya.
Menurut Teguh, fondasi bisnis yang kuat akan menjadi modal utama bagi perusahaan pers dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
Ia menegaskan bahwa kualitas berita tidak hanya diukur dari kerapian penulisan atau kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga dari kemampuannya memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh anggota JMSI agar tidak terjebak pada praktik clickbait atau sekadar mengejar isu yang sedang viral tanpa menghadirkan informasi yang utuh.
“Karya pers harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca. Jangan hanya mengejar judul dramatis atau ikut-ikutan isu yang sedang ramai,” ujarnya.
Teguh juga mengingatkan agar media tidak terjebak dalam fenomena fear of missing out (FOMO) yang hanya mengikuti arus informasi tanpa nilai tambah.
“Jangan takut menjadi berbeda. Kita justru harus mampu menciptakan arus besar dengan karya jurnalistik yang benar dan berkualitas, bukan sekadar mengikuti arus yang keliru,” katanya.
Menutup sambutannya, Teguh menyampaikan keyakinannya bahwa kebebasan informasi yang didukung kemajuan teknologi digital dapat menjadi penggerak utama pembangunan nasional apabila dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Ia menilai pengalaman sejumlah negara membuktikan bahwa keterbukaan informasi dan transformasi digital mampu mendorong kemajuan, bukan justru membawa kemunduran.
“Kebebasan informasi dan revolusi digital dapat menjadi lokomotif pembangunan Indonesia apabila dijalankan secara benar dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (red/riza)
