KARANGASEM | Dunia News Bali – Dua dekade bukan waktu yang singkat. Namun, bagi warga Banjar Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kerusakan jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka seolah tak kunjung menjadi prioritas.
Jalan yang menghubungkan Desa Tribhuana menuju Desa Bunutan, Banjar Dinas Lebuh hingga Banjar Dinas Gulinten dengan panjang sekitar 15,8 kilometer itu disebut warga telah mengalami kerusakan bertahun-tahun sejak terakhir kali diaspal pada 2006.
Kini kondisinya semakin memprihatinkan. Lubang menganga, badan jalan yang rusak hingga sejumlah bagian pinggir jalan yang jebol menjadi pemandangan yang harus dihadapi masyarakat setiap hari.
Ironisnya, jalan tersebut bukan sekadar jalur biasa. Jalan itu menjadi akses utama warga untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, menjalankan aktivitas ekonomi, transportasi hingga menuju fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, jalur yang sama menjadi akses menuju Lahangan Sweet, salah satu destinasi wisata yang berkembang di Desa Bunutan dan ramai dikunjungi wisatawan lokal, domestik hingga mancanegara.
Ketika jalan kabupaten tak kunjung mendapat perbaikan yang memadai, warga akhirnya memilih bergerak sendiri.
Kelian Desa Adat Gulinten, Ketut Winata, mengatakan masyarakat terpaksa mengumpulkan iuran untuk mempertahankan jalan agar tetap bisa dilalui.
Setiap kepala keluarga diminta membayar Rp50 ribu per bulan. Uang tersebut digunakan untuk menambal jalan berlubang dan memperkuat bagian pinggir jalan menggunakan semen.
“Jalan itu paling bertahan satu tahun sebelum hancur kembali. Bagi masyarakat kami, Rp50 ribu setiap bulan bukan perkara ringan karena sebagian besar pekerjaannya adalah petani dan buruh bangunan,” ujar Ketut Winata, Senin (10/8/2026).
Bagi warga, iuran tersebut bukan karena mereka ingin mengambil alih kewajiban pemerintah. Mereka melakukannya karena tidak memiliki banyak pilihan.
Jika tidak ditambal, jalan semakin rusak. Jika tidak diperkuat, pinggir jalan yang jebol berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Warga bahkan harus bergotong royong hingga larut malam untuk memperbaiki kerusakan secara swadaya.
“Mau bagaimana lagi, harus iuran, karena itu satu-satunya akses kami untuk hidup,” keluh Wayan Suryati, warga yang tinggal di wilayah ujung desa.
20 Tahun Menunggu, Warga Bertanya: Pemerintah ke Mana?
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: sampai kapan warga harus terus mengeluarkan uang sendiri untuk memperbaiki jalan yang menjadi akses publik?
Apalagi, jalan tersebut disebut berstatus sebagai jalan kabupaten.
Ketut Winata menilai masyarakat sudah terlalu lama menunggu perhatian pemerintah. Ia menyebut jalan tersebut telah berulang kali menjadi persoalan yang disampaikan, namun hingga kini belum mendapatkan penanganan sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan menjadi semakin kontras ketika jalur tersebut juga menjadi akses menuju kawasan wisata yang memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Lahangan Sweet kembali dibuka dan dikembangkan sejak 2022 setelah pandemi Covid-19 mulai melandai. Sejak itu, aktivitas wisata kembali menggeliat dan masyarakat sekitar ikut merasakan perputaran ekonomi.
Melalui PT Pesona Bukit Lahangan, berbagai perizinan disebut telah dipenuhi. Ketut Winata juga menyebut pembayaran pajak dari objek wisata tersebut mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
“Pada Juni 2026, pembayaran pajak disebut sekitar Rp21 juta, sedangkan pada Juli mencapai sekitar Rp26,9 juta,” ungkapnya.
Angka tersebut, menurut Winata, semakin membuat masyarakat mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur penunjang.
Masyarakat tidak mempersoalkan kewajiban membayar pajak. Namun, mereka berharap kontribusi yang masuk ke daerah juga berbanding lurus dengan perhatian terhadap infrastruktur yang digunakan masyarakat dan wisatawan.
“Pajak yang disetor tidak sebanding dengan perhatian Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam bentuk infrastruktur akses jalan yang memadai,” ujarnya.
Meski kecewa, Winata menegaskan masyarakat tidak bermaksud memusuhi ataupun menyudutkan pemerintah.
“Kami tidak memojokkan pemerintah. Kami hanya meminta yang namanya berkeadilan dan perhatian,” katanya.
Keluhan wisatawan pun mulai terdengar. Bahkan, menurut Winata, ada tamu yang melontarkan sindiran mengenai kondisi jalan tersebut.
“Kalau di Ubud kayunya yang diukir, tetapi di sini kok jalan yang diukir,” ujar Winata menirukan keluhan seorang tamu.
Jalan Rusak Bukan Sekadar Soal Wisata
Kepala Dusun setempat, I Nyoman Suandana, mengatakan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait.
Namun, sampai saat ini, menurutnya, belum ada tindak lanjut yang benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Di depan itu (objek wisata) adalah jalan kabupaten, rusak parah. Hal ini sudah disampaikan berulang kali, sampai saat ini belum juga mendapatkan tindak lanjutnya,” jelas Suandana.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak hanya melihat kawasan tersebut dari sisi pariwisata, tetapi juga dari kebutuhan dasar masyarakat.
Sebab, jalan tersebut digunakan warga setiap hari untuk bekerja dan menjalankan kehidupan.
“Bagaimana pariwisata itu bisa berkembang kalau fasilitas jalannya seperti sungai? Banyak keluh kesah dari tamu pengunjung. Jalannya rusak dan berbahaya,” tegasnya.
Menurut Suandana, Lahangan Sweet juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Destinasi tersebut disebut mampu menyerap sekitar 40 tenaga kerja lokal.
Di sisi lain, pengembangan objek wisata tersebut masih memiliki tunggakan utang di LPD.
Masyarakat Gulinten sendiri berjumlah sekitar 300 KK dengan populasi kurang lebih 1.200 jiwa.
Wisatawan Datang, Jalan Justru Membahayakan
Putu (40), seorang driver wisatawan, juga mengungkapkan keresahannya.
Ia menilai Lahangan Sweet merupakan destinasi yang bagus dan memiliki banyak peminat. Namun, potensi tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh kondisi akses jalan yang layak.
Salah satu persoalan yang disorot adalah titik jalan yang longsor dan disebut hanya diberi pembatas menggunakan tali rafia.
“Lahangan Sweet ini bagus dan banyak peminat. Cuma akses jalan, bahkan yang longsor hanya ditutup pakai tali rafia, itu membahayakan tamu,” ujarnya.
Menurut Putu, tanjakan yang menjadi karakter alam kawasan tersebut bukanlah persoalan utama. Wisatawan masih bisa memahami kondisi medan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika jalan berlubang, badan jalan rusak dan titik longsor tidak segera ditangani.
“Tanjakan itu alam. Tetapi jalan berlubang kan bisa diperbaiki,” tegasnya.
Warga Tak Meminta Jalan Mewah, Hanya Minta Layak
Keluhan warga Gulinten pada dasarnya sederhana. Mereka tidak meminta jalan yang mewah.
Mereka hanya menginginkan akses yang aman dan layak untuk digunakan.
Selama sekitar 20 tahun, warga telah bertahan dengan kondisi jalan yang terus rusak. Mereka bahkan mengeluarkan uang sendiri, Rp50 ribu setiap bulan per KK, demi melakukan perbaikan sementara.
Namun, perbaikan swadaya hanya mampu bertahan sekitar satu tahun sebelum kembali rusak.
Situasi ini membuat warga mempertanyakan sampai kapan mereka harus terus menambal jalan yang sama, sementara jalan tersebut disebut sebagai jalan kabupaten.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata tentang Lahangan Sweet, bukan hanya tentang wisatawan, dan bukan sekadar soal pariwisata.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait kondisi jalan yang mereka keluhkan telah mengalami kerusakan sejak 2006. (riza)
