Jalan “Benyah” 20 Tahun, Warga Gulinten Terpaksa Iuran Rp50 Ribu: Pajak Puluhan Juta, Jalan Tak Kunjung Diperbaiki

KARANGASEM | Dunia News Bali – Dua dekade bukan waktu yang singkat. Namun, bagi warga Banjar Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kerusakan jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka seolah tak kunjung menjadi prioritas.

Jalan yang menghubungkan Desa Tribhuana menuju Desa Bunutan, Banjar Dinas Lebuh hingga Banjar Dinas Gulinten dengan panjang sekitar 15,8 kilometer itu disebut warga telah mengalami kerusakan bertahun-tahun sejak terakhir kali diaspal pada 2006.

Kini kondisinya semakin memprihatinkan. Lubang menganga, badan jalan yang rusak hingga sejumlah bagian pinggir jalan yang jebol menjadi pemandangan yang harus dihadapi masyarakat setiap hari.

Jalan Berlubang Tambalan Semen

Ironisnya, jalan tersebut bukan sekadar jalur biasa. Jalan itu menjadi akses utama warga untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, menjalankan aktivitas ekonomi, transportasi hingga menuju fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, jalur yang sama menjadi akses menuju Lahangan Sweet, salah satu destinasi wisata yang berkembang di Desa Bunutan dan ramai dikunjungi wisatawan lokal, domestik hingga mancanegara.

Ketika jalan kabupaten tak kunjung mendapat perbaikan yang memadai, warga akhirnya memilih bergerak sendiri.

Baca juga:  JPN Badung Sinergi dengan Seluruh Kepala Desa se-Badung, Perkuat Program Jaga Desa untuk Indonesia Maju
Kelian Desa Adat Gulinten, Ketut Winata

Kelian Desa Adat Gulinten, Ketut Winata, mengatakan masyarakat terpaksa mengumpulkan iuran untuk mempertahankan jalan agar tetap bisa dilalui.

Setiap kepala keluarga diminta membayar Rp50 ribu per bulan. Uang tersebut digunakan untuk menambal jalan berlubang dan memperkuat bagian pinggir jalan menggunakan semen.

“Jalan itu paling bertahan satu tahun sebelum hancur kembali. Bagi masyarakat kami, Rp50 ribu setiap bulan bukan perkara ringan karena sebagian besar pekerjaannya adalah petani dan buruh bangunan,” ujar Ketut Winata, Senin (10/8/2026).

Bagi warga, iuran tersebut bukan karena mereka ingin mengambil alih kewajiban pemerintah. Mereka melakukannya karena tidak memiliki banyak pilihan.

Jika tidak ditambal, jalan semakin rusak. Jika tidak diperkuat, pinggir jalan yang jebol berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Warga bahkan harus bergotong royong hingga larut malam untuk memperbaiki kerusakan secara swadaya.

“Mau bagaimana lagi, harus iuran, karena itu satu-satunya akses kami untuk hidup,” keluh Wayan Suryati, warga yang tinggal di wilayah ujung desa.

20 Tahun Menunggu, Warga Bertanya: Pemerintah ke Mana?

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: sampai kapan warga harus terus mengeluarkan uang sendiri untuk memperbaiki jalan yang menjadi akses publik?

Baca juga:  25 Pendonor Darah Sukarela Bali Raih Penghargaan SLKS Donor Darah 100 kali

Apalagi, jalan tersebut disebut berstatus sebagai jalan kabupaten.

Ketut Winata menilai masyarakat sudah terlalu lama menunggu perhatian pemerintah. Ia menyebut jalan tersebut telah berulang kali menjadi persoalan yang disampaikan, namun hingga kini belum mendapatkan penanganan sebagaimana yang diharapkan.

Persoalan menjadi semakin kontras ketika jalur tersebut juga menjadi akses menuju kawasan wisata yang memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Lahangan Sweet kembali dibuka dan dikembangkan sejak 2022 setelah pandemi Covid-19 mulai melandai. Sejak itu, aktivitas wisata kembali menggeliat dan masyarakat sekitar ikut merasakan perputaran ekonomi.

Melalui PT Pesona Bukit Lahangan, berbagai perizinan disebut telah dipenuhi. Ketut Winata juga menyebut pembayaran pajak dari objek wisata tersebut mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.

“Pada Juni 2026, pembayaran pajak disebut sekitar Rp21 juta, sedangkan pada Juli mencapai sekitar Rp26,9 juta,” ungkapnya.

Berita Terpopular

Scroll to Top