JAKARTA | dunianewsbali – Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti resmi mengumumkan hasil SNLIK 2026 di Jakarta, Senin (10/8). Dalam pengumuman ini, literasi keuangan Bali tercatat melesat mencapai 78,77 persen.
Sinergi Pimpinan Tiga Lembaga Negara
Pengumuman hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 ini menjadi momen bersejarah karena dilakukan melalui kerja sama erat lintas lembaga. Bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, ketiga pucuk pimpinan tersebut secara bergantian memaparkan capaian yang sukses melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.
Angka nasional menunjukkan indeks literasi di level 69,57 persen dan inklusi sebesar 93,61 persen. Di balik angka agregat tersebut, Provinsi Bali menorehkan prestasi gemilang yang mengundang apresiasi tinggi dari berbagai pihak.
”Alhamdulillah, masyarakat Bali mencatatkan kesadaran finansial yang jauh lebih matang. Literasi keuangan Bali (78,77%) kini berada di peringkat ketiga nasional, hanya di bawah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan,” papar perwakilan otoritas di wilayah Bali. Tingkat penggunaan produk layanan jasa keuangan (inklusi) di Pulau Dewata bahkan menyentuh angka 96,24 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Paradoks Pariwisata dan Akses Finansial
Keberhasilan Bali menembus peringkat tiga besar nasional untuk literasi keuangan menunjukkan tingginya tingkat kemandirian finansial dan kesadaran masyarakat lokal terhadap pengelolaan uang.
Sebagai pusat ekonomi kreatif dan pariwisata internasional, masyarakat Bali terbiasa bersentuhan langsung dengan transaksi digital, penukaran valuta asing, serta layanan perbankan harian. Aktivitas ekonomi yang dinamis ini secara tidak langsung membentuk literasi keuangan yang kuat di tengah masyarakat.
Namun, capaian literasi yang tinggi ini menyimpakan catatan kritis yang perlu menjadi perhatian bersama:
- Pentingnya Keseimbangan Inklusi dan Literasi: Meskipun pemahaman keuangan (literasi) masyarakat Bali sangat baik, angka inklusi keuangan Bali belum masuk dalam jajaran 3 besar nasional (yang dipimpin DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau). Hal ini menunjukkan adanya ruang pertumbuhan untuk perluasan akses produk keuangan resmi di wilayah pelosok atau sektor UMKM lokal.
- Ketahanan Finansial Sektor Informal: Tingginya pemahaman masyarakat Bali menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang kerap berdampak pada industri pariwisata. Literasi yang matang membantu para pelaku usaha lokal mengelola arus kas dan memilih instrumen investasi atau penjaminan simpanan yang aman.
Kesenjangan Pemahaman Lembaga Penjamin
Temuan spesifik LPS mempertegas adanya gap pemahaman di tingkat masyarakat. Banyak nasabah memiliki rekening bank, tetapi tidak paham bahwa uang mereka dilindungi hukum.
- Tahu Dijamin, Lupa Lembaganya: Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening tahu uangnya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
- Risiko Sektor Asuransi: Hanya 12,47 persen pemegang polis yang mengetahui adanya Program Penjaminan Polis.
- Masyarakat ‘Buta’ Penjaminan: Terdapat 30 persen masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui penjaminan simpanan maupun keberadaan LPS.
Oleh karena itu, strategi edukasi nasional dinilai perlu bergeser dari sekadar sosialisasi massal menjadi intervensi yang terarah. Penekanan edukasi difokuskan pada penguatan pemahaman teknis di wilayah perdesaan dan kelompok pekerja informal.
Aliansi Strategis untuk Kesejahteraan Warga
Capaian impresif Bali bukanlah hasil kerja semalam, melainkan buah dari gotong royong aparat Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), kalangan akademisi, dan kegigihan rekan-rekan media. Ke depan, aliansi strategis ini tidak akan berhenti hanya pada perayaan angka.
Program peningkatan inklusi dan literasi akan terus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih membumi. Target utamanya adalah menjangkau seluruh lapisan akar rumput, sehingga masyarakat Bali tidak sekadar punya akses ke bank, melainkan benar-benar cakap mengelola uang demi peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. (editor: brv)
