KUTA | Dunia News Bali – Penguatan pengusaha lokal, pengembangan UMKM, serta penerapan ekonomi hijau menjadi fokus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Bali yang digelar di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Sabtu (19/9/2026).
Rakerda II tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-3 DPD HIPPI Bali dan dibuka oleh Ketua Umum DPP HIPPI, Erik Hidayat. Kegiatan mengusung tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau.”
Forum ini tidak hanya menjadi agenda evaluasi dan penyusunan program organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar UMKM, serta memperkuat kolaborasi antara pengusaha lokal dengan berbagai pemangku kepentingan.
Erik Hidayat mengatakan, Rakerda merupakan agenda resmi organisasi yang dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPPI. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan dibawa dalam Rakernas HIPPI di tingkat pusat pada 12 Oktober 2026.
“Alhamdulillah hari ini saya diundang sebagai Ketua Umum untuk membuka kegiatan Rakerda. Memang ini rangkaian resmi sesuai dengan aturan AD/ART kita. Ini menjadi ajang selain silaturahmi, juga ajang berkumpul para DPD dan DPC,” ujar Erik.
Ia menegaskan, Rakerda harus menghasilkan program yang konkret dan tidak berhenti sebagai agenda organisasi semata.
“Sehingga terjadi saling kolaborasi dan juga membuat program-program. Yang kita harapkan dari Rakerda ini menghasilkan sesuatu rekomendasi yang bisa disampaikan di Rakernas kita nanti di pusat tanggal 12 Oktober,” katanya.
Dalam forum tersebut, Erik juga menyoroti tantangan yang dihadapi pengusaha lokal Bali di tengah semakin terbukanya persaingan pasar, termasuk masuknya produk impor.
Menurutnya, status Bali sebagai salah satu pusat pariwisata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan ruang yang diperoleh pengusaha lokal dalam perekonomian daerah.
“Temanya bagus, ekonomi hijau dan kita support selalu. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokalnya terpinggirkan. Itu sudah nggak kita pungkiri,” tegas Erik.
Ia mendorong adanya kebijakan pemerintah daerah yang memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha lokal untuk berkembang.
“Saya berpesan kepada teman-teman di Bali, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal. Kalau itu bisa terjadi, ekonomi hijau ini pasti akan didapat,” ujarnya.
Erik melihat Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Selain pariwisata, sektor pertanian dan berbagai produk daerah dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
“Artinya kita punya banyak selain pantai, kita juga punya tanah yang luas dan subur. Ini bisa kita matching-kan dengan apa yang akan dibutuhkan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masuknya produk impor melalui perdagangan elektronik yang dinilai semakin mempersempit akses pasar bagi UMKM lokal.
“Yang paling miris adalah akses daripada pasar itu juga semakin kecil. Artinya selain barang-barang impor itu masuk secara langsung, mereka juga masuk melalui e-commerce-nya,” kata Erik.
Karena itu, HIPPI mendorong penguatan jaringan pemasaran agar produk lokal memiliki akses yang lebih luas.
“Kita sekarang harus punya jaringan sendiri,” tegasnya.
Ketua DPD HIPPI Bali, Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H., CCD, atau Gung Tini Gorda, mengatakan gagasan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau telah menjadi bagian dari visi HIPPI Bali sejak awal kepengurusan.
Selama tiga tahun perjalanan organisasi, visi tersebut mulai diterjemahkan melalui berbagai program dan pengembangan produk.
“Jadi ada beberapa produk yang sudah kami hasilkan dalam tiga tahun ini untuk bagaimana mengimplementasikan visi kami tiga tahun yang lalu, menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau,” ujar Gung Tini Gorda.
Salah satu program yang dikembangkan adalah beras sehat pribumi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan produk pertanian lokal.
HIPPI Bali juga memberikan perhatian kepada petani kakao atau cokelat melalui pendampingan agar potensi pertanian tersebut dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Yang pertama, kami sudah punya produk beras. Kami tagline dengan beras sehat pribumi. Yang kedua, kami mencoba untuk membersamai petani-petani coklat,” jelasnya.
Menurut Gung Tini Gorda, pengembangan produk harus diikuti dengan penguatan akses pasar. Karena itu, HIPPI Bali tengah menyiapkan katalog UMKM yang nantinya diperkuat melalui platform berbasis web.
“Kami mencoba untuk membuat buku katalog UMKM. Karena ini penting untuk bisa membuka jaringan yang lebih luas,” katanya.
Selain itu, HIPPI Bali mengembangkan Sandi Market yang tidak hanya diarahkan sebagai ruang pemasaran, tetapi juga sarana edukasi dan advokasi bagi UMKM.
Dalam pengembangannya, produk UMKM akan melalui proses kurasi dan standardisasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang dituju.
“Kami akan membersamai UMKM dengan tetap ada kurasi-kurasi karena itu penting. Standardisasi dari pasar yang akan kami tuju sangat penting,” tegasnya.
Ketua Panitia Rakerda II sekaligus Ketua DPC HIPPI Kota Denpasar, Ni Kadek Winie Kaori Intan Mahkota, menegaskan bahwa ekonomi hijau harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata dan berkelanjutan.
Persiapan Rakerda, kata Winie, telah dilakukan sejak dua minggu sebelum pelaksanaan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan tidak berhenti pada seremoni organisasi.
“Persiapan yang sudah kita lakukan dua minggu sebelum hari H menjadi catatan penting bagaimana penyelenggaraan sebuah Rakerda dalam komunikasi dan komunitas wajib kita lakukan,” ujar Winie.
Ia mengatakan, tantangan sebuah Rakerda bukan hanya menghasilkan keputusan, tetapi bagaimana hasil pembahasan tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Banyak organisasi yang mengadakan adanya Rakerda ini, tetapi Rakerda yang berkomitmen untuk berkelanjutan, di sinilah kita belajar bagaimana menentukan sebuah tema berhubungan dengan jangka panjang dari karya kerja nyata apa yang sudah dilakukan,” jelasnya.
Menurut Winie, penerapan ekonomi hijau dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas usaha.
“Ekonomi hijau bukannya hanya wacana semata. Ekonomi hijau merupakan langkah kecil kita. Kalau tidak diingatkan dari sekarang, kita tidak menunggu lagi yang namanya bencana,” katanya.
Langkah tersebut antara lain memilah sampah, menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle, menggunakan energi terbarukan seperti solar panel, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.
“Langkah kecil itu bisa berupa memilah sampah, menggunakan reuse, recycle, reduce, menggunakan solar panel, sampai halnya kita sebagai pelaku usaha untuk mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang terjadi dalam satu usaha yang kita kerjakan,” ujarnya.
Rakerda II HIPPI Bali juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pengguna maupun pembeli produk.
Winie mengatakan, forum tersebut diharapkan mampu memperluas networking antara pelaku usaha, stakeholder, undangan, dan pihak yang memiliki kebutuhan terhadap produk lokal.
“Melalui Rakerda ini diharapkan mampu membuka networking seluas-luasnya dari stakeholder yang hadir, para undangan, pelaku usaha, sampai mereka menemukan apa yang menjadi titik temu sebuah komunitas yang kita bangun di HIPPI Bali,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempertemukan pelaku usaha beras dengan para general manager hotel yang tergabung dalam asosiasi general manager hotel di Bali.
“Kita hadirkan supaya UMKM-UMKM yang tergabung di HIPPI Bali bisa koneksi langsung dan mempercepat adanya transaksi,” katanya.
Menurut Winie, pola tersebut menjadi salah satu manfaat berorganisasi karena HIPPI dapat menjadi jembatan antara seller dan buyer maupun antara pengguna dan pelaku usaha.
“Di sinilah manfaat untuk ikut berorganisasi supaya ketemu antara seller dan buyer, ketemu antara pengguna dan pelaku, ketemu antara pembeli dan penjual,” ujarnya.
Jaringan kolaborasi juga tidak hanya menyasar komoditas beras, tetapi dapat dikembangkan pada sektor pertanian, suvenir hingga usaha coffee shop.
“Baik itu usaha agriculture, usaha souvenir, usaha coffee shop yang nantinya bisa berkolaborasi, tidak satu titik, tetapi bisa 100 titik, 1.000 titik,” tegasnya.
Steering Committee (SC) HIPPI Bali, Tiwi Tjandra, menjelaskan bahwa Rakerda II dirancang dengan rangkaian kegiatan yang memadukan agenda organisasi, bisnis, diskusi, apresiasi dan silaturahmi.
Setelah pembukaan Rakerda, kegiatan dilanjutkan dengan business meeting dan sesi talk show. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan awarding sebagai bentuk apresiasi kepada media terbaik dalam penataan gastronomi serta dua UMKM terbaik.
Selain itu, agenda Rakerda II turut dilengkapi gala dinner yang menjadi momentum mempererat networking dan membuka ruang kolaborasi antara pengusaha, pelaku UMKM, stakeholder serta para tamu undangan.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Bali, I Made Ariandi, turut hadir sekaligus membuka Rakerda II HIPPI Bali.
Dalam kesempatan tersebut, I Made Ariandi menekankan pentingnya membangkitkan dan memperkuat perekonomian melalui kolaborasi lintas sektor.
Sinergi antara organisasi pengusaha, pelaku UMKM, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan peluang usaha yang lebih luas.
Kadin Bali juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai program yang dijalankan HIPPI Bali, khususnya yang berkaitan dengan penguatan pengusaha lokal, pengembangan UMKM, perluasan jaringan usaha serta pembangunan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di Bali.
Winie menambahkan, pengembangan usaha harus mempertimbangkan keberlanjutan. Orientasi bisnis tidak semata-mata melihat keuntungan saat ini, tetapi juga perlu memperhitungkan manfaat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
“Tidak hanya melihat keuntungan secara profit di depan mata apa yang harus kita kerjakan, tetapi ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya,” katanya.
Semangat tersebut menjadi bagian dari arah HIPPI Bali dalam mempertemukan penguatan pengusaha lokal, pemberdayaan UMKM dan petani, perluasan akses pasar serta kepedulian terhadap lingkungan.
Rakerda II sekaligus HUT ke-3 DPD HIPPI Bali menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat ekosistem tersebut. Pengembangan produk lokal, katalog UMKM, Sandi Market, kurasi dan standardisasi, edukasi, advokasi, hingga pertemuan langsung seller dan buyer menjadi bagian dari program yang dikembangkan.
Berbagai rekomendasi yang lahir dari Rakerda II selanjutnya akan dibawa ke Rakernas HIPPI pada 12 Oktober 2026.
Melalui tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau”, HIPPI Bali mendorong penguatan pengusaha lokal, peningkatan kapasitas UMKM, perluasan pasar produk Bali, pengembangan potensi pertanian, serta pembangunan ekosistem ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. (riza)
