DENPASAR | Dunia News Bali – Siti Sapurah alias Ipung akhirnya angkat bicara menyikapi pemberitaan sejumlah media pada 8 November 2026 yang mengaitkan namanya dengan dugaan penggelapan dana Desa Adat Serangan. Ia membantah keras tudingan tersebut dan meminta I Made Somya Putra serta Jero Bendesa Adat Serangan segera memberikan klarifikasi atas informasi yang dinilainya telah merugikan nama baiknya.
Bahkan, Ipung secara terbuka menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila pihak-pihak yang disebutnya tidak memberikan penjelasan atas pemberitaan tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (12/11/2026), Ipung menilai penggunaan narasi “babak baru penggelapan” dalam pemberitaan tersebut sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan fitnah terhadap dirinya.
“Berita yang dimuat beberapa media pada 8 November 2026, yang bahasanya ‘babak baru penggelapan’, itu adalah fitnah. Saya tantang I Made Somya Putra dan Jero Bendesa Adat Serangan. Jika Anda tidak memberikan klarifikasi, saya akan tuntut kalian,” tegas Ipung.
Untuk menjelaskan duduk persoalan, Ipung kemudian menguraikan riwayat sengketa tanah yang menurutnya menjadi akar dari polemik tersebut.
Ia menegaskan, tanah seluas 1 hektare 12 are yang kini dipersoalkan merupakan bagian dari Pipil Nomor 186, kelas II, persil 15C, yang disebutnya sebagai tanah milik ayah kandungnya, Daeng Abdul Kadir.
Menurut Ipung, objek tanah tersebut telah melalui proses hukum selama kurang lebih 17 tahun. Dalam perjalanan sengketa itu, ia mengaku menghadapi sejumlah perkara dan mengantongi 15 putusan pengadilan yang menurutnya memenangkan pihaknya.
“Tanah 1090 itu bagian dari Pipil 186, kelas 2, persil 15C, luasnya 1 hektare 12 are, milik Daeng Abdul Kadir, ayah kandung saya. Itu sudah berproses selama 17 tahun. Ini dokumennya. Saya juga pernah menghadapi perkara selama 11 tahun melawan pihak lain, dan sem.uanya saya menangkan. Sudah ada 15 putusan,” ungkapnya sembari menunjukkan dokumen.
Klaim Menangkan Gugatan di Empat Tingkat Peradilan
Ipung juga membeberkan sejumlah pihak yang pernah digugatnya terkait persoalan kepemilikan tanah tersebut. Di antaranya PT Bali Turtle Island Development (BTID), Desa Adat Serangan, Wali Kota Denpasar, hingga Lurah Serangan.
Ia mengaku melayangkan gugatan karena menilai sejumlah pihak telah mengklaim tanah yang diyakininya sebagai milik keluarga. Bahkan, Ipung turut menyoroti keberadaan jalan yang menurut keterangannya masuk dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh PT BTID.
“Kenapa saya gugat mereka? Karena mereka mengklaim tanah saya, termasuk tanah yang ini. Ada juga jalan yang di-SHGB oleh PT BTID. Bayangkan, satu tanah ada empat lembaga mengakui tanah tersebut milik mereka dan saya akhirnya menggugat ke empat lembaga tersebut. Akhirnya saya gugat mereka semua,” ujarnya.
Ia menyatakan telah memenangkan perkara tersebut mulai dari Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar, kasasi di Mahkamah Agung RI, hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung RI.
Soroti Novum dalam Perkara Nomor 1161
Selain persoalan riwayat kepemilikan tanah, Ipung secara khusus menyoroti langkah Jero Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha, yang menurutnya kembali mengajukan novum atau bukti baru dalam proses peninjauan kembali.
Ipung mengaku telah menyampaikan keberatan ketika Jero Bendesa menyampaikan sumpah novum di ruang persidangan. Pasalnya, menurut dia, dokumen yang kini diajukan sebagai bukti baru tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari dalil dalam perkara yang sudah diperiksa dan diputus pengadilan.
Ia merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1161/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 5 Agustus 2024, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 212/PDT/2024/PT DPS tertanggal 2 Oktober 2024, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3283 K/Pdt/2025 tertanggal 16 Oktober 2025.
Menurut Ipung, perkara tersebut mulai bergulir sejak 23 Oktober 2023 hingga akhirnya diputus di tingkat pertama. Ia menyatakan kembali memenangkan perkara tersebut pada tahapan banding dan kasasi.
“Saya sudah ingatkan kamu waktu sumpah novum di ruang sidang, saya keberatan. Novum itu sudah dijadikan dalil dalam gugatan perkara di tingkat pertama PN Denpasar. Saya menang. Kemudian kamu banding, saya ladeni. Kasasi juga saya ladeni, dan semuanya saya menangkan,” bebernya.
Ipung bahkan meminta Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha alias Man Pari, kembali mencermati salinan putusan perkara Nomor 1161, terutama halaman 125, yang menurutnya memuat keterangan penting mengenai objek sengketa.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada 12 Februari 2026, pihak Desa Adat Serangan disebut pernah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Permohonan itu, menurut Ipung, disertai alasan adanya novum yang diyakini dapat memengaruhi hasil perkara.
Namun, ia mempertanyakan substansi dua dokumen yang kemudian disebut sebagai bukti baru.
Dokumen pertama, menurut penjelasan Ipung, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan sendiri dan menyebut objek sengketa sebagai jalan. Sementara dokumen kedua merupakan surat keterangan dari Lurah Serangan yang diterbitkan setelah putusan kasasi berkekuatan hukum tetap (inkrah), dengan menerangkan bahwa objek sengketa merupakan tanah jalan umum.
“Yang pertama, surat pernyataan yang dibuat oleh dirinya sendiri yang mengatakan objeknya adalah jalan. Lho, memang saya menggugat karena itu menjadi jalan umum. Kemudian yang kedua, surat keterangan dari Lurah Serangan yang dibuat setelah putusan kasasi inkrah, menerangkan bahwa objek sengketa merupakan tanah jalan umum. Lho, justru itu yang saya gugat,” cetusnya.
Pertanyakan Klaim Kepemilikan Setelah Eksekusi
Persoalan lain yang turut dipertanyakan Ipung adalah munculnya klaim kepemilikan atas tanah yang menurut pengakuannya telah melalui proses eksekusi pada 3 Januari 2017.
Ia mempertanyakan alasan pihak yang kini mengklaim tanah tersebut tidak menyampaikan keberatan ketika proses eksekusi berlangsung. Begitu pula saat dirinya melakukan pembangunan tembok permanen di atas lokasi yang dipersoalkan.
Menurut Ipung, keberatan justru muncul setelah proses eksekusi selesai dan tanah tersebut telah ditembok.
“Ini tanah bagian dari eksekusi tanggal 3 Januari 2017. Kenapa dia diam waktu saya eksekusi tanah kalau memang dia punya tanah? Kenapa dia diam ketika saya tembok permanen seluruh tanah ini? Begitu eksekusi selesai, tiba-tiba datang dan mengatakan, ‘Oh, ini tanah saya’. Dari mana dasarnya?” sindirnya.
Berangkat dari rangkaian persoalan tersebut, Ipung kembali mempertanyakan tuduhan penggelapan yang dikaitkan dengan dirinya. Ia meminta pihak yang melontarkan tuduhan menjelaskan secara konkret objek yang disebut digelapkan serta letak perbuatan pidana yang dimaksud.
Ipung bahkan menyatakan seharusnya dirinya yang memiliki alasan untuk melaporkan pihak lain, tetapi hingga kini memilih tidak mengambil langkah tersebut.
“Jadi sekarang dia bilang itu penggelapan. Penggelapannya di mana? Harusnya justru saya yang melaporkan mereka. Kenapa saya tidak melapor? Saya menyumbang, ya, Rp1 miliar 350,” ungkapnya.
Pernyataan Ipung ini sekaligus menjadi bantahan terbuka atas pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan dugaan penggelapan dana Desa Adat Serangan. Ia meminta pihak-pihak yang disebut memberikan klarifikasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang semakin merugikan nama baiknya. (Dnb13)