DENPASAR | Dunia News Bali – Penanganan perkara dugaan penggelapan asal-usul anak yang menjerat dokter Karina Chandra (KC) kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum KC, Siti Sapurah, S.H., yang dikenal dengan sapaan Ipung, mendesak Kapolresta Denpasar Kombes Pol I Wayan Winaya mengevaluasi proses penyidikan setelah pihaknya menyerahkan alat bukti tambahan berupa akta kelahiran anak.
Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada Kapolresta Denpasar pada Selasa (17/11/2026) sebagai alat bukti tambahan tahap III dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/349/VI/2026/POLRESTA DPS/POLDA BALI tertanggal 8 Juni 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan asal-usul orang atau anak sebagaimana diatur dalam Pasal 401 KUHP.
Akta kelahiran yang diserahkan merupakan dokumen atas nama Vincenzo Atharva Chandra Liman (VACL), bernomor 5171-LT-10112026-0007, dengan tanggal pencetakan 10 November 2026.
Dalam dokumen kependudukan tersebut tercantum Reiner Sugata Liman (RSL) sebagai ayah dan Karina Chandra sebagai ibu. Anak tersebut diketahui lahir pada 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika.
Ipung menegaskan, akta kelahiran tersebut menjadi alat bukti pembanding terhadap dokumen yang sebelumnya diajukan oleh pelapor, RSL. Pihaknya berharap dokumen resmi yang diterbitkan pejabat berwenang itu dapat menjadi pertimbangan penyidik dalam mengevaluasi perkara.
“Akta Kelahiran Anak yang kami ajukan saat ini sebagai Alat Bukti terakhir dengan jelas tercantum dalam Akta Kelahiran Anak yang dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika berjenis kelamin laki-laki dari seorang ibu yang bernama Karina Chandra dan dari seorang ayah bernama Reiner Sugata Liman,” kata Ipung.
Soroti Hubungan Perkara Pidana dan Perdata
Selain menyerahkan bukti administrasi kependudukan, Ipung juga meminta penyidik mempertimbangkan keterkaitan perkara pidana yang menjerat KC dengan sengketa perdata antara KC dan RSL di Pengadilan Negeri Denpasar.
Sengketa tersebut berkaitan dengan perebutan hak asuh anak. Menurut Ipung, perkara perdata itu masih berjalan dan telah memasuki tahap kasasi setelah RSL dinyatakan kalah pada tingkat pertama maupun banding.
Ipung merujuk pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980 yang mengatur prinsip prejudicial geschill.
Menurutnya, apabila pemeriksaan perkara pidana memiliki hubungan erat dengan persoalan perdata yang menjadi dasar atau berkaitan dengan perkara tersebut, pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan sampai terdapat kepastian hukum dalam perkara perdata.
Akta Perkawinan Disebut Sempat Dikuasai Pelapor
Ipung juga mengungkapkan persoalan administrasi kependudukan yang menurutnya perlu ditelusuri penyidik. Ia menyebut pihaknya baru dapat mengurus akta kelahiran anak setelah melayangkan somasi kepada RSL.
Pasalnya, menurut Ipung, akta perkawinan KC sebelumnya berada dalam penguasaan RSL sejak 16 September 2025.
Kondisi tersebut disebut membuat KC mengalami kesulitan memperbarui status perkawinannya dalam administrasi kependudukan, dari belum kawin menjadi kawin. Akibatnya, ketika melahirkan pada Februari 2026, KC masih menggunakan KTP dengan status belum kawin.
Status administrasi tersebut kemudian disebut menjadi salah satu dasar dugaan adanya niat jahat atau mens rea dalam perkara penggelapan asal-usul anak.
Namun, Ipung membantah penilaian tersebut. Ia justru menilai kondisi administrasi itu perlu dilihat secara utuh, termasuk siapa yang menguasai dokumen perkawinan dan dokumen kependudukan milik KC.