DENPASAR | Dunia News Bali – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih alias Ajus Linggih, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali menyusul polemik pernyataannya terkait persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang dinilai sejumlah pihak terkesan memihak dan melindungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Melalui unggahan Instagram Story, Jumat (16/10/2026), Ajus mengakui banyak pihak kecewa terhadap pernyataannya. Ia menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan sebelum persoalan kelangkaan BBM berkembang menjadi masalah yang lebih besar seperti saat ini.
“Terbukti dari tanggal 8 saya sudah mulai komunikasi dengan direksi Pertamina,” tulis Ajus dalam unggahannya.
Ia menilai persoalan yang awalnya berkembang di tingkat regional kini telah meluas menjadi persoalan nasional. Ajus mengibaratkan situasi tersebut seperti api kecil yang dibiarkan membesar hingga akhirnya membakar rumah.
Menurutnya, polemik yang berkembang menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam memilih kata dan menentukan waktu penyampaian pernyataan kepada publik.
Ajus mengakui bahwa pernyataannya dapat menimbulkan penafsiran berbeda dari maksud awal. Ia juga menyoroti bagaimana sebuah pernyataan dapat dijadikan judul pemberitaan yang dinilai menyimpang dari substansi yang ingin disampaikan.
“Saya belajar bahwa harus lebih bijak memilih kata agar tidak dijual menjadi judul yang menyimpang dari inti statement saya,” tulisnya.
Ia menambahkan, setiap persoalan perlu disampaikan pada waktu yang tepat agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam unggahan yang sama, Ajus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali yang merasa tersinggung dengan pernyataannya.
“Saya minta maaf sebesar-besarnya jika statement saya membuat teman-teman Bali tersinggung,” ujarnya.
Ajus juga menyatakan sedang berupaya mencari informasi dan solusi atas persoalan BBM yang terjadi saat ini, dengan tetap mempertimbangkan batas kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan masyarakat terhadap persoalan pasokan BBM di Bali yang berdampak pada aktivitas warga dan sektor pariwisata.
Polemik ini sekaligus menempatkan komunikasi publik sebagai hal penting dalam penanganan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kejelasan informasi, koordinasi dengan pihak terkait, serta langkah konkret untuk mengatasi gangguan pasokan BBM menjadi hal yang dinantikan masyarakat Bali. (red/riza)