BADUNG | Duna News Bali – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendorong Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung untuk tidak berhenti pada penguatan permodalan, tetapi turut mengambil peran dalam membangun ekosistem ekonomi yang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Bupati Adi Arnawa saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Badan Kerja Sama (BKS) LPD Kabupaten Badung di Wantilan Pura Lingga Bhuana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Perayaan HUT ke-26 BKS LPD Badung tersebut dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai. Mengusung tema “26 Tahun BKS LPD Badung Mengabdi, Bersinergi dalam Harmoni Wujudkan LPD Sehat, Kuat, Berkelanjutan, Desa Adat Berdaulat”, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa LPD memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat desa adat. Karena itu, keberadaan dan keberlanjutan LPD perlu dijaga melalui ekosistem ekonomi yang sehat dan saling mendukung.
Menurutnya, pembangunan ekosistem ekonomi tersebut salah satunya harus diawali dengan penguatan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai dinilai dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Badung, sekaligus menciptakan iklim yang lebih menarik bagi investasi.
“Kalau ini semua terjadi, maka dampaknya apa? Ekonomi akan tumbuh, akan berdampak pada pendapatan masyarakat, Badung khususnya, dan Bali secara umum,” kata Adi Arnawa.
Ia menjelaskan, struktur perekonomian Badung hingga saat ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor pariwisata. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terus berupaya membangun keterkaitan antara sektor pariwisata dengan pertanian sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.
Bupati menilai pariwisata merupakan pasar besar yang berskala internasional. Besarnya pasar tersebut sekaligus membuka peluang bagi berbagai sektor, mulai dari pangan, transportasi hingga kebutuhan pendukung lainnya.
“Karena pariwisata ini merupakan pasar besar kita, pasar internasional kita. Yang memang harus dimanfaatkan. Pasar internasional ini membutuhkan berbagai hal, apakah itu pangan, transportasi, termasuk yang lain,” ujarnya.
Menurut Adi Arnawa, pola pembangunan tersebut merupakan bagian dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap seluruh entitas ekonomi yang ada di Badung. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan peluang ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, daya saing daerah tidak akan terbentuk secara optimal apabila pembangunan fisik tidak diikuti dengan kesiapan SDM.
“Bagaimana kita menjadi satu daerah yang mempunyai daya saing ketika SDM-nya tidak ada,” tegasnya.
Ia menyebut berbagai program pemerintah daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi siswa SMA berprestasi yang bersekolah di Badung, termasuk dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1.
“Ini bagian daripada misi kami untuk bagaimana meningkatkan derajat pendidikan,” katanya.
LPD Badung Miliki Aset Sekitar Rp11 Triliun
Sementara itu, Ketua Pengurus BKS LPD Badung I Wayan Sudiarta mengungkapkan, saat ini terdapat 122 LPD yang aktif di Kabupaten Badung. Namun, masih terdapat tujuh LPD yang belum dapat beroperasi akibat menghadapi persoalan internal.
Meski demikian, ia menegaskan koordinasi antar-LPD bersama BKS LPD terus dibangun dan berjalan dengan baik.
“Astungkara koordinasi kami di internal, baik dengan BKS LPD, sudah terbangun dengan baik,” ujar Wayan Sudiarta.
Ia menyebutkan, total aset LPD di Kabupaten Badung saat ini telah mencapai sekitar Rp11 triliun. Besarnya aset tersebut menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat peran LPD di tengah perkembangan ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat.
Untuk menghadapi persaingan dengan industri perbankan yang semakin terdigitalisasi, LPD Badung juga mulai memperkuat penerapan teknologi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Sejumlah LPD, kata Wayan Sudiarta, telah mengikuti pelatihan maupun studi banding ke LPD yang lebih dahulu menerapkan sistem digital. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi percontohan dalam pengembangan layanan berbasis digital.
“Nah, kebetulan kita di Badung sudah ada beberapa teman kita jadi pilot project, terutama Pak Ketua Panitia sudah melakukan hampir full digitalisasi dengan menerapkan QRIS, M-Pay LPD, SMS banking dan pelayanan secara online sekarang,” jelasnya.
Wayan Sudiarta menambahkan, momentum HUT ke-26 BKS LPD Badung tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kekompakan seluruh pengelola LPD di Kabupaten Badung.
Hal tersebut terlihat dari kehadiran pengurus dan karyawan LPD se-Kabupaten Badung dalam kegiatan peringatan tersebut.
“Astungkara, sudah bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan tumbuh dan membaiknya kondisi pengelolaan LPD se-Badung sampai saat ini,” katanya.
Aset LPD Badung Capai Sekitar 31 Persen
Apresiasi terhadap perjalanan BKS LPD Badung selama 26 tahun juga disampaikan Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si.
Nyoman Cendikiawan memberikan perhatian khusus terhadap usia 26 tahun yang menurutnya memiliki makna filosofis. Angka dua dimaknai sebagai Rwa Bhineda, sedangkan angka enam dikaitkan dengan Sad Ripu.
Filosofi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat agar pengelolaan LPD mampu melihat berbagai sisi kehidupan sekaligus menjaga keseimbangan dalam menjalankan perannya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi LPD terhadap keberadaan dan keberlanjutan desa adat di Bali. Dari total 1.439 LPD yang ada di Bali, banyak di antaranya dinilai telah memberikan kontribusi terhadap pelestarian seni, adat, dan budaya.
“Karena apa pun namanya, LPD itu LPD Bali, bukan hanya LPD Kabupaten/Kota, tetapi LPD Bali. Dengan segala suka dukanya, sinergi dengan pemerintah, relasi dan juga sinergi dengan media, juga para pembina, terutama tokoh-tokoh masyarakat,” paparnya.
Nyoman Cendikiawan juga mengungkapkan bahwa sekitar 31 persen aset LPD di Bali berada di Kabupaten Badung. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah LPD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya aset yang dimiliki.
Menurutnya, LPD dengan aset yang lebih kecil tetap memiliki peran penting apabila mampu berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya dan dikelola secara sehat.
“Yang kecil-kecil sesuai dengan potensi di kabupaten juga, yang penting LPD sehat,” harapnya. (riza)
