JAKARTA | Dunia News Bali – Pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa masih terus dilakukan. Basarnas memperpanjang masa tanggap darurat selama tujuh hari untuk mencari korban yang hingga kini belum ditemukan.
Tim SAR Gabungan juga berupaya menarik bangkai kapal dengan harapan dapat menemukan korban yang diduga masih berada di dalam kapal saat kecelakaan terjadi.
Berdasarkan data hingga 27 September 2026, dari total 243 orang yang berada di dalam KM Virgo Transport 8, termasuk awak kapal, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 64 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 71 orang lainnya masih dalam pencarian.
Di tengah proses pencarian tersebut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih mengumpulkan data untuk mengetahui penyebab tenggelamnya kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin itu.
Sejumlah spekulasi kemudian muncul di masyarakat mengenai penyebab kecelakaan. Ada dugaan kapal membawa muatan berlebihan dan kemudian dihantam gelombang tinggi akibat cuaca ekstrem. Spekulasi lain bahkan mengarah pada pertanyaan mengenai tanggung jawab nakhoda maupun syahbandar, terutama terkait pemeriksaan kapal sebelum diterbitkannya dokumen izin berlayar.
Dari SIB Menjadi SPB
Persoalan tersebut tidak terlepas dari perubahan mekanisme dokumen pelayaran. Surat Izin Berlayar (SIB) sebelumnya diberlakukan berdasarkan Scheepvaart Ordonantie Stb. 1935 Nomor 66. Ketentuan mengenai SIB kemudian diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran melalui Pasal 40 ayat (2).
Setelah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menggantikan UU Nomor 21 Tahun 1992, istilah SIB tidak lagi digunakan dan digantikan dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), I Dewa Nyoman Budiasa, menjelaskan SPB secara resmi dikenal dalam UU Nomor 17 Tahun 2008, khususnya Pasal 219 ayat (1). Tata cara penerbitannya kemudian diatur melalui sejumlah peraturan menteri, mulai dari Permenhub KM 1 Tahun 2010, Permenhub PM 82 Tahun 2014, hingga yang berlaku terakhir melalui Permenhub PM 28 Tahun 2022.
Baik SIB maupun SPB merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Syahbandar. Dokumen tersebut menjadi persyaratan bagi kapal untuk meninggalkan pelabuhan menuju pelabuhan tujuan.
Masa berlaku SIB maupun SPB paling lama 24 jam sejak tanggal dan waktu penerbitannya. Apabila kapal belum berangkat setelah melewati batas waktu tersebut, dokumen dinyatakan batal dan harus diterbitkan kembali.
Dalam konteks tersebut, isi SIB maupun SPB menjadi tanggung jawab pejabat yang menerbitkannya, yakni Syahbandar.
Posisi Master Sailing Declaration
Menurut Budiasa, terdapat perbedaan penting antara SIB dengan SPB. Pada SIB sebelumnya tidak terdapat klausul mengenai Master Sailing Declaration atau Surat Pernyataan Keberangkatan (SPK) yang dibuat oleh nakhoda.
Dalam mekanisme SPB, terdapat pernyataan dari nakhoda mengenai kondisi kelaiklautan dan keamanan kapal.
Permenhub PM 28 Tahun 2022, khususnya Pasal 12 ayat (2), menyatakan bahwa keabsahan dan kebenaran kelaiklautan serta keamanan kapal yang disampaikan nakhoda dalam Surat Pernyataan Nakhoda menjadi tanggung jawab nakhoda.
Ketentuan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara tanggung jawab nakhoda dengan kewenangan dan tanggung jawab Syahbandar dalam penerbitan SPB.
KPI menjelaskan bahwa pada mekanisme SIB sebelumnya, verifikasi kelaiklautan kapal merupakan tanggung jawab Syahbandar. Syahbandar memberikan izin kapal untuk berlayar setelah melakukan verifikasi terhadap kelaiklautan kapal.