KM Virgo Transport 8 Tenggelam, KPI Soroti Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar

Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) I Dewa Nyoman Budiasa. Ia menyoroti tanggung jawab nakhoda dan Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terkait kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8. (Foto Ilustrasi Digital: Dunia News Bali).

Dalam kondisi tertentu, apabila ditemukan unsur pidana, persoalan tersebut juga dapat berkembang ke ranah hukum pidana.

Nakhoda Juga Memiliki Tanggung Jawab

Di sisi lain, tanggung jawab nakhoda terhadap keselamatan pelayaran juga memiliki dasar hukum yang kuat.

Budiasa merujuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 342, yang mewajibkan nakhoda menjalankan tugas dengan kecakapan, kecermatan, dan kebijaksanaan sebagaimana diperlukan dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 343 KUHD juga mengatur kewajiban nakhoda untuk menaati berbagai peraturan dan ketentuan yang bertujuan menjamin kemampuan kapal untuk berlayar, keamanan kapal, penumpang, serta muatan.

Nakhoda juga tidak diperbolehkan melakukan pelayaran apabila kapal tidak diperlengkapi sebagaimana mestinya atau jumlah anak buah kapal tidak mencukupi.

Dengan demikian, dari ketentuan tersebut terlihat bahwa nakhoda memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin keselamatan dan keamanan selama pelayaran.

Tanggung jawab tersebut juga tercermin dalam UU Pelayaran. Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 2008 mengatur ancaman pidana bagi nakhoda yang melakukan pelanggaran terkait kelaiklautan kapal.

Baca juga:  Gung Cok Geram Namanya Dikaitkan Penolakan Rekomendasi Pansus TRAP

Jika nakhoda mengetahui kapal yang akan dilayarkan dalam kondisi tidak laik laut, ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp400 juta.

Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, ancamannya dapat mencapai empat tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan apabila mengakibatkan kematian orang dan kerugian harta benda, ancaman pidananya dapat mencapai 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp1,5 miliar.

KPI menilai perubahan SIB menjadi SPB pada dasarnya dimaksudkan untuk meminimalisasi kecelakaan kapal di Indonesia.

Namun, KPI mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar telah menurunkan frekuensi kecelakaan kapal.

Mengacu pada data KNKT yang dikutip dalam pemberitaan Kompas.com pada 14 September 2026, dalam periode 2020 hingga 2026 tercatat 68 kecelakaan kapal. Dari jumlah tersebut, 21 kapal di antaranya tenggelam, dengan korban meninggal dan mengalami cedera mencapai ratusan orang.

Kasus KM Virgo Transport 8 belum masuk dalam angka tersebut karena proses pencarian korban masih berlangsung.

KPI juga menyoroti Pasal 11 ayat (6) Permenhub PM 28 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mengatur pemeriksaan kapal apabila Syahbandar mendapat laporan atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan.

Baca juga:  Konflik Akses Jalan Alyxia Villa dan Seminyak Suit, Puspa Negara Dorong Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Budiasa mengutip pandangan anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto yang mempertanyakan bagaimana memastikan kondisi fisik kapal benar-benar laik apabila tidak terdapat laporan atau informasi mengenai adanya masalah pada kapal.

Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar KPI untuk mendorong evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan sebelum SPB diterbitkan.

Menurut KPI, ketentuan tersebut berpotensi membuat Syahbandar bersikap pasif. Padahal, berdasarkan UU Pelayaran, Syahbandar memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Fungsi ada. Kewenangan ada,” tegas Budiasa.

KPI berpandangan pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada kelengkapan administrasi. Pemeriksaan fisik terhadap kapal dinilai perlu dilakukan secara langsung sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

KPI juga menilai Pasal 11 ayat (6) Permenhub PM 28 Tahun 2022 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dalam UU Pelayaran.

Berita Terpopular

Scroll to Top