KM Virgo Transport 8 Tenggelam, KPI Soroti Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar

Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) I Dewa Nyoman Budiasa. Ia menyoroti tanggung jawab nakhoda dan Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terkait kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8. (Foto Ilustrasi Digital: Dunia News Bali).

Meski demikian, tanggung jawab terhadap keselamatan kapal selama pelayaran tetap berada pada nakhoda.

Menurut KPI, prinsip tersebut pada dasarnya tetap berlaku dalam sistem SPB. Isi SPB merupakan tanggung jawab Syahbandar sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, meskipun penerbitannya dilengkapi Master Sailing Declaration dari nakhoda.

Budiasa menegaskan, tanggung jawab terhadap isi SPB tidak dapat dialihkan kepada nakhoda karena nakhoda bukan pejabat yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa SPB.

Sementara itu, tanggung jawab nakhoda berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran setelah kapal berlayar.

Master Sailing Declaration sendiri menjadi tanggung jawab nakhoda dalam hal kebenaran dan keabsahan isi pernyataan yang dibuatnya. Namun, hal tersebut berbeda dengan tanggung jawab terhadap isi SPB yang tetap berada pada Syahbandar.

Kapan Syahbandar Bisa Dimintai Tanggung Jawab?

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Syahbandar dapat turut bertanggung jawab apabila kapal mengalami kecelakaan dalam pelayaran.

Menurut Budiasa, hal tersebut dapat terjadi apabila berkaitan dengan penerbitan SPB.

Apabila isi Master Sailing Declaration sesuai dengan kondisi kapal yang sebenarnya dan kemudian kapal mengalami kecelakaan karena sebab tertentu, Syahbandar tidak serta-merta ikut bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Baca juga:  Golkar Bali Ziarah ke Margarana, Tanamkan Semangat Kepahlawanan dan Aksi Nyata untuk Rakyat

Namun, persoalannya berbeda apabila isi pernyataan nakhoda tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan Syahbandar tetap menerbitkan SPB tanpa melakukan verifikasi yang memadai.

Dalam kondisi tersebut, Syahbandar dapat dimintai pertanggungjawaban sebatas kelalaian dalam penerbitan SPB. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi menunjukkan kapal memang laik laut dan isi pernyataan sesuai fakta, penerbitan SPB berada dalam posisi yang berbeda.

KPI juga menyoroti kemungkinan adanya nakhoda yang menandatangani Master Sailing Declaration dalam kondisi terpaksa, meskipun mengetahui bahwa isi dokumen tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan kapal.

Menurut Budiasa, posisi nakhoda sebagai pekerja dapat membuat mereka berada dalam posisi yang tidak kuat ketika menghadapi tekanan tertentu. Karena itu, pengawasan tidak seharusnya hanya bergantung pada dokumen yang ditandatangani nakhoda.

KPI mempertanyakan apabila Syahbandar hanya mengandalkan pemeriksaan administratif dan mempercayai SPK tanpa melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal. Dalam pandangan KPI, tindakan tersebut dapat menjadi kesalahan, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Kewenangan Syahbandar dalam UU Pelayaran

UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan Syahbandar sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Baca juga:  Dari Percikan Air Suci hingga Jamuan Royal: Kemeriahan Kedatangan Mangkunegoro X di Karangasem

KPI juga menyoroti fungsi Syahbandar dalam mengawasi kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam UU Pelayaran, termasuk kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kapal serta menerbitkan SPB.

Karena itu, menurut KPI, ketentuan mengenai Master Sailing Declaration yang hanya diatur melalui Peraturan Menteri tidak seharusnya mengesampingkan kewajiban dan kewenangan Syahbandar yang telah diatur dalam undang-undang.

Apabila terjadi ketidakcermatan karena kelalaian atau bahkan kesengajaan sehingga isi SPB tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akibat tidak dilakukan verifikasi terhadap Master Sailing Declaration, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum administrasi negara.

Berita Terpopular

Scroll to Top