Dari seluruh persoalan tersebut, KPI menyimpulkan bahwa perubahan nomenklatur SIB menjadi SPB dan penggunaan Master Sailing Declaration belum secara otomatis menurunkan frekuensi kecelakaan kapal.
Menurut KPI, kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan masih perlu diperkuat. Pelanggaran juga dinilai perlu diikuti dengan penerapan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
KPI kemudian menyarankan agar Permenhub PM 28 Tahun 2022 dievaluasi dan direvisi sehingga tidak menimbulkan pertentangan dengan UU Pelayaran.
Mekanisme penerbitan SPB juga dinilai perlu diperketat melalui pemeriksaan administratif sekaligus pemeriksaan fisik kapal, tanpa harus menunggu laporan atau informasi mengenai adanya masalah.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya manipulasi Master Sailing Declaration serta memperkuat sistem keselamatan pelayaran.
KPI juga menekankan bahwa apabila masih terdapat pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran, sanksi administratif maupun pidana perlu diterapkan sesuai ketentuan agar memberikan efek jera.
Catatan redaksi: Naskah ini mempertahankan posisi dan pernyataan KPI sebagai pandangan narasumber, bukan sebagai kesimpulan bahwa Syahbandar atau Nakhoda telah terbukti bertanggung jawab atas tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Penyebab kecelakaan masih dalam proses pengumpulan data oleh KNKT.
Editor: Dnb13