DENPASAR | Dunia News Bali – Komisi VII DPR RI menyatakan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dalam kunjungan kerja reses yang berlangsung pada Senin (4/5). Dukungan tersebut tercermin dari dialog konstruktif yang digelar di Gedung UID Bali Campus.
Kunjungan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, perwakilan Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta awak media. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya sinergi dalam pengembangan kawasan strategis nasional tersebut.
Ketua Tim Kunjungan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan apresiasinya terhadap konsep pengembangan KEK Kura Kura Bali. Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai model pengembangan kawasan terpadu di Indonesia.
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Ia menilai desain besar yang diusung dalam pengembangan kawasan tersebut mencerminkan visi ambisius Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi baru berbasis pariwisata dan kreativitas.
Sebagai mitra strategis pemerintah di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, Komisi VII menegaskan bahwa Bali merupakan wajah pariwisata nasional yang memiliki posisi sangat vital. Oleh karena itu, mereka mengingatkan agar pengembangan kawasan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal.
Komisi VII juga meminta PT Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai pengelola kawasan untuk terus berpegang pada filosofi Tri Hita Karana. Prinsip ini dinilai penting dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas dalam setiap tahap pembangunan.
Selain aspek lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal menjadi perhatian utama. Komisi VII menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM serta pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian integral dari ekosistem KEK, guna mendorong transformasi ekonomi nasional yang inklusif.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT BTID Tuti Hadiputranto menegaskan bahwa pembangunan kawasan dilakukan dengan prinsip keseimbangan sebagai panduan utama. Ia menyebut seluruh perencanaan telah melalui kajian matang dengan proyeksi jangka panjang hingga 30 tahun ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Evita Nursanty juga menyoroti persoalan birokrasi perizinan yang dinilai masih menjadi tantangan bagi investor. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, termasuk dalam hal penataan ruang yang terintegrasi.
Diskusi turut menyinggung kunjungan sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Airlangga Hartarto serta Menteri Investasi/Kepala BKPM, yang sebelumnya meninjau potensi KEK Kura Kura Bali sebagai lokasi Indonesia Financial Center atau KEK sektor keuangan.
Terkait rencana tersebut, Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengembangan KEK sektor keuangan harus tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali serta tidak menyimpang dari konsep industri hijau dan pariwisata berkelanjutan.
Sementara itu, Presiden Komisaris PT BTID Tantowi Yahya menutup diskusi dengan mengapresiasi berbagai masukan dari DPR. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci agar KEK Kura Kura Bali tidak hanya berhasil secara investasi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan budaya yang berkelanjutan bagi Bali. (red)
