DENPASAR | Dunia News Bali – Aktivis politik Ni Made Sri Yogi Lestari menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan keterlibatan perempuan di dunia politik.
Menurut Sri Yogi, persoalan utama justru berada pada tahap awal rekrutmen calon legislatif (caleg) di internal partai politik. Ia menilai peluang keterwakilan perempuan akan sulit terpenuhi apabila sejak proses pendaftaran jumlah perempuan yang direkrut masih minim.
“Seharusnya sejak awal pembukaan pendaftaran caleg, jumlah perempuan yang direkrut lebih dari 30 persen. Selama ini biasanya angka 30 persen itu hanya sebatas syarat administratif dalam pendaftaran,” ujar Sri Yogi Lestari saat dikonfirmasi awak media di Denpasar, Kamis, 28 Mei 2026.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali. Saat itu, jumlah caleg perempuan disebut jauh lebih sedikit dibanding laki-laki.
“Waktu saya maju untuk DPR RI dari PAN di Bali, perempuan hanya sekitar dua orang dari total sembilan caleg. Bagaimana kuota keterwakilan perempuan bisa tercapai kalau sejak awal jumlahnya sedikit,” katanya.
Sri Yogi menilai aturan mengenai proses seleksi dan rekrutmen perempuan di internal partai hingga kini belum diatur secara maksimal. Akibatnya, keterwakilan perempuan masih sebatas memenuhi persyaratan formal.
“Belum ada aturan yang benar-benar mengatur bagaimana seleksi perempuan dilakukan. Mestinya sejak awal rekrutmen jumlah perempuan dibuat lebih banyak agar peluang keterwakilan juga meningkat,” ujarnya.
Politik Dinilai Masih Kental Budaya Patriarki
Selain persoalan rekrutmen, Sri Yogi juga menyoroti masih kuatnya budaya patriarki dalam dunia politik. Menurutnya, masyarakat masih memandang laki-laki lebih dominan dalam hal kekuasaan, jaringan, dan kompetensi politik.
Ia menilai sebagian perempuan yang berhasil masuk dunia politik umumnya memiliki latar belakang keluarga politisi atau kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
“Banyak perempuan masuk politik karena sudah memiliki jalur dari keluarga atau lingkungan sebelumnya. Sangat jarang ada perempuan yang benar-benar membangun jalannya sendiri hingga bisa masuk politik praktis,” ungkapnya.
Sri Yogi mengaku dirinya termasuk perempuan yang membangun karier politik secara mandiri tanpa berasal dari keluarga politik.
“Perempuan yang membangun jalur sendiri itu masih sangat sedikit. Sementara laki-laki sejak awal sudah terbiasa membentuk jejaring dan jalannya sendiri menuju politik praktis,” jelasnya.
Perempuan Disebut Masih Berkutat pada Mikro Isu
Sri Yogi juga menilai perempuan hingga kini masih identik dengan isu-isu mikro seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga. Sementara isu strategis atau makro seperti pertahanan, keamanan, dan hukum masih didominasi laki-laki.
Menurutnya, perempuan baru memiliki keberanian masuk ke isu-isu strategis ketika memiliki kedekatan dengan lingkungan kekuasaan atau keluarga yang berkecimpung di sektor tersebut.
“Kalau sudah berada di lingkungan politik atau keluarganya pejabat publik, polisi, atau politisi, biasanya perempuan lebih berani masuk ke makro isu,” katanya.
Ia turut menyinggung minimnya keterwakilan perempuan di komisi-komisi strategis DPR RI. Dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, kata dia, hanya sedikit perempuan yang duduk di parlemen nasional maupun DPD RI.
Popularitas Jadi Modal Baru Politik
Di sisi lain, Sri Yogi melihat perkembangan politik saat ini memunculkan fenomena baru, yakni popularitas sebagai modal utama dalam politik praktis.
Menurutnya, popularitas kini menjadi “nilai tukar” baru yang menentukan peluang seseorang masuk ke dunia politik, baik di legislatif maupun eksekutif.
“Hari ini popularitas menjadi modal baru dalam politik. Sekarang wajah pejabat atau tokoh bisa muncul di mana-mana sampai masyarakat bingung membedakan mana program pemerintah dan mana pencitraan pribadi,” ujarnya.
Fenomena tersebut, lanjut Sri Yogi, tidak hanya terjadi di legislatif tetapi juga mulai terlihat di lingkungan eksekutif.
“Popularitas sekarang sudah menjadi nilai tukar baru dalam politik praktis dan itu berkembang sangat cepat,” pungkasnya. (Ich)
