Oleh Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar
DENPASAR – Senin,19 Mei 2025, Kemacetan yang terjadi di kawasan Bali Selatan telah menjadi persoalan serius yang sangat mengganggu, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Kondisi ini semakin terasa saat jam-jam sibuk pagi dan sore hari, terutama di titik-titik seperti kawasan Kampus Bukit Jimbaran, Uluwatu, Legian, Seminyak, Berawa, Canggu, Kerobokan, Jalan Gunung Soputan, Sanur, hingga Padang Galak. Lonjakan jumlah kendaraan pribadi dan sepeda motor yang melintasi jalan-jalan berkapasitas terbatas menjadi pemicu utama kemacetan yang nyaris terjadi setiap hari.
Sejak berakhirnya pandemi Covid-19, peningkatan jumlah wisatawan, pertumbuhan kawasan permukiman, serta munculnya berbagai usaha baru turut memperparah situasi. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan kapasitas jalan menandakan perlunya penanganan serius dan berkelanjutan.
Strategi Pengurangan Volume Kendaraan
Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah merancang dan menerapkan strategi pengurangan volume kendaraan pribadi di jalan, dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur transportasi. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan rinci terhadap titik-titik rawan macet dan segera mengambil langkah konkret seperti pelebaran jalan (jika memungkinkan), pembangunan jalur alternatif, serta pengaturan simpul-simpul lalu lintas agar lebih optimal.
Pembangunan underpass dan flyover di kawasan strategis yang menjadi jalur utama wisata dan aktivitas bisnis bisa menjadi solusi jangka menengah. Pemanfaatan teknologi cerdas seperti pengaturan lampu lalu lintas berbasis sensor, pemantauan CCTV secara real-time, serta penerapan sistem arus satu arah yang fleksibel juga akan sangat membantu memperlancar lalu lintas.
Transportasi Publik sebagai Solusi Utama
Pengembangan sistem transportasi publik menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Kendati tantangannya cukup besar—terutama karena sebagian masyarakat masih memandang kendaraan pribadi sebagai simbol status sosial—solusi tetap perlu diupayakan.
Moda transportasi umum yang layak, aman, terjangkau, dan tepat waktu harus dihadirkan. Pemerintah dapat memperluas layanan shuttle pariwisata, bus mini, serta angkutan berbasis aplikasi digital yang terintegrasi dengan titik-titik strategis. Jalur penghubung dari bandara ke kawasan wisata, dari terminal ke pusat kota, hingga dari kawasan hunian ke tempat kerja harus difungsikan secara maksimal. Dukungan berupa tarif subsidi, sistem park and ride, serta akses mudah ke halte dan stasiun akan meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
Pembatasan Kendaraan Pribadi dan Pengaturan Lalu Lintas
Penerapan pembatasan kendaraan pribadi di kawasan padat juga perlu dilakukan secara tegas. Sistem ganjil-genap, larangan parkir di area tertentu, serta tarif parkir tinggi bagi kendaraan non-residen merupakan langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan. Selain itu, penyesuaian jam operasional kendaraan berat dan distribusi logistik agar tidak melintas di jam sibuk juga penting untuk menekan beban lalu lintas.
Konsistensi pengawasan dari aparat lalu lintas dan petugas parkir sangat menentukan keberhasilan kebijakan ini.
Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah
Dalam jangka panjang, penataan tata ruang yang merata dan pengembangan pusat aktivitas ekonomi di luar kawasan padat akan membantu mengurangi konsentrasi pergerakan manusia dan kendaraan. Pemerintah perlu mendorong tumbuhnya pusat bisnis dan fasilitas publik di wilayah yang masih berkembang, serta menerapkan kebijakan zonasi ketat terhadap pembangunan hotel, vila, restoran, dan tempat hiburan di kawasan yang sudah padat.
Sinergi Semua Pihak
Keberhasilan berbagai upaya tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pihak. Masyarakat diharapkan mulai mengubah kebiasaan dengan memanfaatkan transportasi umum, melakukan carpooling, dan mematuhi aturan lalu lintas. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi melalui penyesuaian jam kerja, penyediaan transportasi karyawan, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan Bali Selatan yang bebas macet, ramah wisatawan, dan nyaman bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya. Semoga bermanfaat.(***)
