Panggung Moral, Politik, dan Hukum dalam Permohonan tentang Ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi

Oleh: Advokat I Made Somya Putra, S.H., M.H.

 

Perdebatan mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka pada akhirnya memasuki ruang hukum dengan diajukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut pada dasarnya diarahkan pada persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, yang konsekuensinya diharapkan dapat berujung pada gugurnya pencalonan tersebut dan, dalam konteks politik saat ini, dipersoalkan pula kedudukannya sebagai wakil presiden.

Dasar yang dikemukakan tidak semata-mata diletakkan pada persoalan hukum teknis, tetapi juga pada apa yang disebut sebagai gerakan moral. Gerakan tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran publik bahwa terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Gerakan moral itu kemudian diwujudkan melalui jalur hukum berupa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, hukum ditempatkan sebagai instrumen untuk membawa persoalan moral tersebut ke dalam ruang institusional. Pada titik inilah muncul persoalan menarik: apakah tujuan moral yang dibawa ke dalam proses hukum selalu identik dengan tujuan hukum itu sendiri?

Baca juga:  Terbukti Edarkan 6,4 Kg Sabu, Pria Kelahiran Banjarmasin Dipenjara 15 Tahun

Dalam perspektif hukum, setidaknya terdapat tiga nilai yang lazim dibicarakan sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda dengan ukuran moral yang sering kali bersifat subjektif dan bergantung pada perspektif orang yang menilainya.

Kewenangan MK yang Bersifat Limitatif

Pemohon, Denny Indrayana, sebagai seorang advokat sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, tentu memahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi bukanlah kewenangan yang tidak terbatas.

Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan tertentu kepada MK, antara lain:

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik; dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam lingkup kewenangannya tersebut bersifat final dan mengikat.

Dengan konstruksi kewenangan seperti itu, persoalan yang dibawa ke MK tentu tidak sesederhana pertanyaan apakah ijazah seseorang setara dengan jenjang pendidikan tertentu atau tidak. Ada persoalan konstitusional yang lebih luas yang hendak dibangun melalui permohonan tersebut.

Baca juga:  Nama Terseret OTT Imigrasi, Silmy Karim Penuhi Panggilan KPK

Dalam konteks inilah permohonan mengenai ijazah Gibran dapat dipandang sebagai suatu manuver hukum untuk membawa persoalan tersebut ke ruang publik dan membangun argumentasi bahwa terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan pencalonannya.

Dengan kata lain, apabila dibaca dari perspektif politik dan komunikasi publik, proses hukum tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis, tetapi juga berpotensi menghasilkan konsekuensi politik.

Antara Tujuan Hukum dan Gerakan Moral

Di sinilah persoalan pokok tulisan ini berada.

Apabila suatu permohonan hukum didasarkan pada gerakan moral, maka pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah ukuran moral tersebut dapat disamakan dengan ukuran hukum?

Moral pada dasarnya berangkat dari nilai, keyakinan, rasa, dan penilaian seseorang atau kelompok mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Ukuran semacam ini tidak selalu dapat dirumuskan secara konkret.

Seseorang dapat menganggap suatu tindakan bermoral, sementara orang lain dapat memberikan penilaian sebaliknya. Ukuran moral sangat dipengaruhi oleh cara seseorang melihat suatu peristiwa, nilai yang diyakininya, serta interpretasinya terhadap fakta.

Baca juga:  Misteri Dua SHM Asli di Badung, BPN Diminta Jelaskan Proses Penerbitannya

Berita Terpopular

Scroll to Top