Panggung Moral, Politik, dan Hukum dalam Permohonan tentang Ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi

Situasinya berbeda dengan hukum.

Hukum bekerja melalui norma, aturan, asas, yurisprudensi, putusan pengadilan, serta berbagai bentuk kesepakatan atau ketentuan tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat. Karena itu, suatu persoalan hukum semestinya diuji berdasarkan parameter hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan perasaan moral seseorang.

Apabila ukuran moral justru menjadi alasan utama penggunaan instrumen hukum, maka terbuka kemungkinan adanya tujuan lain di luar tujuan hukum itu sendiri. Tujuan tersebut dapat berupa kepentingan politik, kepentingan kelompok, maupun kepentingan individual.

Dalam perspektif demikian, hukum berpotensi hanya menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya berada di luar hukum.

Hukum sebagai Instrumen Politik

Dalam praktik kehidupan politik, hukum dan politik memang tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas.

Seorang politisi atau kelompok politik dapat menggunakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan kepentingannya. Hal tersebut pada dirinya sendiri tidak otomatis salah, karena hukum memang menyediakan ruang bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

Namun, persoalan menjadi menarik ketika hukum digunakan terutama sebagai instrumen untuk membangun persepsi politik terhadap seseorang, sementara tujuan penyelesaian hukum itu sendiri menjadi persoalan sekunder.

Baca juga:  Terbukti Meminta Fee dari Rekanan, Pak Raden Divonis 4 Tahun

Dalam konteks permohonan mengenai ijazah Gibran, dapat muncul pembacaan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata diarahkan untuk memperoleh putusan yang mengoreksi status hukum Gibran, tetapi juga untuk membangun narasi publik bahwa terdapat persoalan serius dalam pemenuhan persyaratan pendidikannya.

Jika demikian, konsekuensi terbesar dari proses tersebut bukan hanya konsekuensi yuridis, melainkan juga konsekuensi politis.

Frasa seperti “syarat pendidikan tidak terpenuhi” dapat memiliki daya politik yang jauh lebih besar daripada uraian teknis mengenai konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagi publik, label tersebut dapat membentuk persepsi tertentu terhadap seseorang, bahkan ketika persoalan hukumnya sendiri belum tentu berakhir sebagaimana narasi politik yang dibangun.

Latar Belakang Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Jika ditarik lebih jauh, latar belakang pemohon juga menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pembacaan politik terhadap perkara ini.

Denny Indrayana dikenal sebagai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, seorang advokat, serta figur yang juga terlibat dalam kontestasi politik dan pernah memberikan bantuan hukum kepada kandidat presiden lain.

Baca juga:  Jadi Narasumber MPLS, Kasat Narkoba Polres Jembrana Tekankan Bahaya Narkoba

Dalam perspektif politik, fakta-fakta tersebut dapat membuat publik membaca permohonan ini bukan semata-mata sebagai persoalan hukum yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika pertarungan politik.

Dalam politik, hukum terkadang tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan yang lebih besar.

Dalam konteks tersebut, upaya untuk membangun citra atau persepsi negatif terhadap lawan politik dapat menjadi bagian dari strategi politik. Persoalan mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat pendidikan, misalnya, dapat menjadi isu yang memiliki dampak lebih luas daripada sekadar persoalan administratif.

Pertanyaannya kemudian: kepentingan politik apa yang mungkin berada di balik persoalan tersebut?

Kemungkinannya tentu tidak tunggal.

Salah satu implikasinya adalah upaya untuk memberikan tekanan politik terhadap Gibran dan keluarga Jokowi dalam menghadapi dinamika politik di masa mendatang. Persoalan tersebut juga dapat dikaitkan dengan posisi Prabowo dalam Pilpres 2029, karena dapat dibangun narasi bahwa keputusan memilih Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan sebuah keputusan politik yang keliru apabila kemudian terbukti terdapat persoalan serius mengenai persyaratan pencalonannya.

Baca juga:  Kasus BT Memanas: GPS Sebut Dakwaan JPU Tak Berdasar dan Berpotensi Kriminalisasi

Berita Terpopular

Scroll to Top