Panggung Moral, Politik, dan Hukum dalam Permohonan tentang Ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi

Pada akhirnya, dalam perspektif politik, perebutan kekuasaan sering menjadi kepentingan yang lebih dominan daripada perdebatan mengenai nilai-nilai hukum itu sendiri.

Di sinilah hukum dapat mengalami pergeseran fungsi: dari instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan politik.

Ketika Moral Dijadikan Dasar

Persoalan berikutnya adalah penggunaan istilah “gerakan moral”.

Apa yang disebut sebagai gerakan moral sebenarnya tidak mempunyai ukuran yang sepenuhnya objektif. Moral berada dalam wilayah nilai dan penilaian manusia. Ia hadir dalam sikap, ucapan, tindakan, maupun keyakinan seseorang.

Orang lain kemudian menafsirkan moralitas tersebut berdasarkan ekspresi dan perilaku yang terlihat.

Dalam konteks hukum, persoalannya menjadi berbeda karena hukum membutuhkan parameter yang lebih konkret. Ada norma yang menjadi dasar, ada fakta yang harus dibuktikan, ada prosedur yang harus ditempuh, serta ada kewenangan lembaga yang harus dihormati.

Karena itu, ketika suatu tindakan hukum dibenarkan atas nama moral, perlu dipertanyakan pula apakah moral tersebut benar-benar menjadi tujuan hukum atau justru menjadi pintu masuk bagi kepentingan lain.

Baca juga:  Di Duga Tipu Dana Calon Pekerja Migran, Pengusaha Terancam Dilaporkan ke Polisi

Jika kepentingan tersebut adalah kepentingan politik, maka hukum berpotensi mengalami instrumentalisasi.

Cermin dari Perkara Batas Usia Capres-Cawapres

Menariknya, persoalan ini sebenarnya dapat dibandingkan dengan peristiwa sebelumnya ketika terdapat permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pilpres 2024.

Pada saat itu, pendukung Gibran juga menggunakan jalur konstitusional untuk memperjuangkan suatu tafsir mengenai hak untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.

Permohonan tersebut kemudian menghasilkan putusan MK yang membuka ruang bagi pencalonan Gibran.

Jika pada masa itu argumentasi yang digunakan adalah mengenai hak konstitusional, demokrasi, dan kepentingan untuk memperoleh kesempatan dalam kontestasi politik, maka pada saat ini muncul argumentasi yang berbeda: persoalan ijazah dan pemenuhan syarat pendidikan.

Namun, jika kedua peristiwa tersebut dilihat dari perspektif penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memperjuangkan suatu kepentingan politik, terdapat sebuah pertanyaan yang menarik.

Apakah ukuran moral yang digunakan untuk menilai suatu permohonan dapat diberlakukan secara berbeda terhadap permohonan yang diajukan oleh kelompok yang berbeda?

Baca juga:  Dr.Suryahadi Melawan Dugaan Kesewenangan Bank Mandiri atas Sisa Aset Keluarga

Jika seseorang menganggap permohonan mengenai ijazah Gibran sebagai gerakan moral, sementara pada saat yang sama menganggap permohonan mengenai batas usia sebagai tindakan yang tidak bermoral, maka perlu dijelaskan apa standar moral yang digunakan.

Sebab, apabila hukum sama-sama digunakan untuk memperjuangkan kepentingan konstitusional tertentu, maka perbedaan penilaian moral harus mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moral yang Berbalik Menjadi Cermin

Di sinilah letak kritik akademis terhadap penggunaan istilah moral dalam perkara ini.

Ketika seseorang mengklaim bahwa dirinya sedang memperjuangkan moral melalui mekanisme hukum, sementara pada waktu yang sama menilai pihak lain tidak bermoral karena menggunakan mekanisme hukum untuk kepentingannya, maka standar yang digunakan harus diuji secara konsisten.

Jangan sampai moral hanya menjadi label yang diberikan kepada tindakan kelompok sendiri, sementara tindakan kelompok lain langsung dianggap sebagai penyalahgunaan hukum.

Dalam konteks ini, terdapat suatu argumentum in contrario yang menarik.

Berita Terpopular

Scroll to Top