Jika penggunaan hukum untuk kepentingan politik oleh pihak tertentu dianggap sebagai tindakan yang mencederai tujuan hukum, maka standar yang sama semestinya diterapkan terhadap semua pihak, termasuk terhadap pihak yang sebelumnya menggunakan mekanisme hukum untuk kepentingan politiknya sendiri.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengajukan permohonan dan siapa yang menjadi objek permohonan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah hukum digunakan berdasarkan standar yang sama, ataukah hukum hanya menjadi alat untuk membenarkan kepentingan masing-masing pihak?
Pada akhirnya, permohonan mengenai ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi dapat dibaca dalam dua dimensi sekaligus: sebagai persoalan hukum dan sebagai bagian dari dinamika politik.
Jika ia ditempatkan sebagai persoalan hukum, maka parameter utamanya haruslah kewenangan MK, norma konstitusi, hukum positif, fakta, pembuktian, serta tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Namun, jika ia ditempatkan sebagai gerakan moral, maka harus disadari bahwa ukuran moral tidak selalu objektif dan dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
Karena itu, terdapat ironi apabila pihak yang menganggap dirinya sedang memperjuangkan moral kemudian menilai pihak lain tidak bermoral hanya karena menggunakan mekanisme hukum untuk kepentingannya.
Dalam perspektif tersebut, nilai moral dari Pemohon perkara ijazah Gibran dan nilai moral dari Pemohon perkara batas usia capres-cawapres pada 2024 pada dasarnya dapat dipersoalkan dengan ukuran yang sama: keduanya sama-sama menggunakan instrumen hukum untuk memperjuangkan kepentingan yang mereka anggap benar.
Pertanyaan akhirnya bukan siapa yang paling bermoral.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah hukum masih ditempatkan sebagai hukum, atau telah berubah menjadi panggung tempat moral dan politik saling menggunakan satu sama lain untuk mencapai kepentingan kekuasaan?
Di situlah publik perlu bersikap kritis.
Sebab ketika hukum dipakai sebagai alat untuk memenangkan pertarungan politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seseorang atau kepentingan suatu kelompok, melainkan juga kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.