DENPASAR | Dunia News Bali – Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali mendeklarasikan gerakan moral untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Deklarasi yang berlangsung di Denpasar, Jumat (10/7/2026), ditandai dengan pembacaan Manifesto Publik yang memuat sejumlah tuntutan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Melalui manifesto tersebut, konsorsium yang terdiri atas organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa menyatakan penolakan terhadap berbagai praktik yang dinilai merugikan kepentingan publik, mulai dari penyalahgunaan anggaran negara, politik utang, hingga pelaksanaan proyek-proyek nasional yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Badung, Josua Synocto Hutabarat, mengatakan gerakan itu lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi nasional yang dinilai masih dibayangi praktik manipulasi, keserakahan, dan penyalahgunaan anggaran di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Menurut Josua, kebijakan publik seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai sarana memenuhi kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
“Di bawah terang Firman Tuhan yang sejati, kami siap berdiri di garis depan untuk menolak budak utang dan bancakan proyek nasional, serta menuntut etika Ilahi dalam kebijakan publik,” tegas Josua saat membacakan manifesto.
Dalam pernyataan sikapnya, Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali turut menyoroti sejumlah program dan kebijakan nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Mereka meminta agar setiap kebijakan strategis dijalankan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Konsorsium juga mendesak aparat penegak hukum agar menjalankan proses penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurut mereka, komitmen pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kami, Pemuda Kristen Bali, menyatakan bahwa gerakan ini adalah wadah ilmiah dan rohani yang terarah, berbobot, dan berdampak nyata. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan merajalela,” lanjut Josua.
Selain itu, mereka meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi Bali, DPRD kabupaten/kota se-Bali, beserta seluruh instansi terkait agar membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda Kristen, mahasiswa, dan masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam mengawal jalannya kebijakan publik.
Dalam manifesto tersebut, konsorsium juga mendesak pemerintah melakukan langkah nyata dan berkelanjutan untuk membersihkan aparatur sipil negara dari praktik-praktik korupsi. Seluruh dokumen tuntutan itu, kata mereka, akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait sebagai bentuk pengawalan terhadap agenda reformasi birokrasi.
Dukungan terhadap gerakan tersebut disampaikan Rektor Sekolah Tinggi Teologia Cornerstone (STTI-C), Pdt. Dr. David Henry Parera. Ia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan pemikiran kritis sekaligus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor yang benar.
“Kita berharap konsorsium ini terus berkembang. Kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, Indonesia akan memiliki masalah. Perlu ada suara-suara kritis yang datang dari dunia kampus,” ujar Henry Parera.
Ia berharap gerakan yang digagas mahasiswa dan pemuda Kristen Bali itu mampu menjadi ruang edukasi sekaligus kontrol sosial yang konstruktif, sehingga nilai-nilai integritas, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (red/ich)
