Dunianewsbali | DENPASAR – Kinerja perbankan Bali tercatat tetap tumbuh positif pada pertengahan 2026, ditopang oleh ekspansi kredit investasi dan sektor UMKM. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat laju pertumbuhan industri jasa keuangan daerah ini masih berada di bawah rata-rata nasional.
Penyaluran kredit menunjukkan akselerasi yang solid dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan lokasi bank, pembiayaan tumbuh 7,91 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), sementara berdasarkan lokasi proyek melesat hingga 10,03 persen YoY.
”Secara umum rekan-rekan sekalian, industri perbankan di Provinsi Bali masih tumbuh positif, meskipun dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata nasional,” ujar Kepala OJK Provinsi Bali, Pardjiman, dalam acara temu media bertajuk Ngorte di Denpasar, Selasa (15/9/2026).
Analisis Permasalahan: Kredit Tancap Gas, DPK Tertahan
Di balik pertumbuhan pembiayaan, terdapat anomali struktural pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Laju simpanan masyarakat mengalami perlambatan tajam, dari 9,42 persen menjadi hanya 4,83 persen YoY per posisi Juli 2026.
Melandainya DPK tersebut utamanya dipicu oleh anjloknya pertumbuhan deposito dari 10 persen menjadi 0,38 persen, serta tabungan yang melambat ke 4,48 persen. Kondisi ini mengindikasikan likuiditas perbankan kian ketat karena masyarakat dan pelaku usaha cenderung menarik simpanan untuk kebutuhan modal atau konsumsi alih-alih memarkirnya di bank.
”Terjadi perlambatan pertumbuhan dari 9,42 persen menjadi 4,83 persen YoY, terutama diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan deposito dan tabungan. Jadi sebetulnya masih tumbuh, tapi melandai,” jelas Pardjiman.
Ketimpangan antara laju kredit dan simpanan tersebut otomatis mendongkrak rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR bank umum di Bali merangkak naik ke posisi 59 persen, sementara kelompok bank lokal (BPD dan BPR) mencatat LDR tinggi di level 75,38 persen. Kendati likuiditas mengetat, kualitas kredit terpantau sehat dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) tetap berada di bawah ambang batas 5 persen.
Peta Sektoral: Pariwisata Bangkit, Modal Kerja Terkontraksi
Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit investasi menjadi motor utama perbankan dengan porsi 37,01 persen dan pertumbuhan tahunan mencapai 23,25 persen. Sektor penyumbang terbesar berasal dari akomodasi, makan, dan minum (akmamin) yang menandakan pulihnya industri pariwisata Pulau Dewata secara fundamental.
Sebaliknya, kredit modal kerja justru terkontraksi minus 2,67 persen YoY, sejalan dengan tren penurunan skala nasional.
Berikut rincian porsi pembiayaan UMKM yang kini menguasai 50,47 persen dari total kredit di Bali:
- Usaha Mikro: Menguasai porsi tertinggi sebesar 41,78 persen.
- Usaha Kecil: Berada di posisi kedua dengan kontribusi 38,60 persen.
- Usaha Menengah: Menyerap porsi pembiayaan sebesar 19,62 persen.
Di luar perbankan, instrumen fintech peer-to-peer (P2P) lending mencatat lonjakan outstanding pinjaman sebesar 79,61 persen YoY menjadi Rp2,31 triliun dengan tingkat kelancaran bayar (TWP90) aman di angka 3,22 persen.
Indeks Literasi Unggul, Penegakan Hukum Diperketat
Tingginya aktivitas transaksi masyarakat selaras dengan hasil survei nasional BPS dan LPS. Indeks literasi keuangan Provinsi Bali menembus 78,77 persen atau menempati peringkat ketiga nasional, sementara indeks inklusi berada di posisi keenam dengan capaian 96,24 persen.
”Capaian indeks literasi dan inklusi keuangan ini tentu tidak terlepas dari berbagai upaya edukasi yang konsisten kita lakukan bersama,” imbuh Pardjiman.
Hingga Agustus 2026, OJK Bali telah menggelar 1.420 kegiatan edukasi ke 75.000 peserta, termasuk program KKN Literasi bersama Unud, Warmadewa, Undiksha, dan Dhyana Pura di 50 desa. Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) juga telah mencakup 85,47 persen siswa di Bali.
Di ranah penegakan aturan dan perlindungan konsumen, OJK memproses 1.154 pengaduan melalui portal APPK—didominasi masalah penagihan pinjol dan perbankan—serta melayani 9.776 permohonan SLIK. Satgas PASTI Bali bersama Polda Bali juga telah menindak 12 entitas usaha gadai tanpa izin guna menjaga iklim industri keuangan tetap kondusif. (brv).
