Oleh Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar
Belanja negara (government expenditure) merupakan instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah, investasi publik dapat ditingkatkan, infrastruktur dibangun, dan layanan publik diperbaiki. Semua ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teori Keynesian (1936) menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi lesu, peningkatan belanja pemerintah dapat merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo menuai perdebatan mengenai efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penghematan anggaran bertujuan menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi defisit, tetapi pengurangan belanja negara dapat berdampak negatif terhadap investasi publik dan konsumsi pemerintah. Dalam perspektif Keynesian, hal ini berisiko menurunkan permintaan agregat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Penelitian Mehrara et al. (2013) di Iran menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional, dengan efek kausalitas dari pendapatan nasional ke pengeluaran pemerintah, tetapi tidak sebaliknya. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan nasional mendorong belanja pemerintah, namun belanja negara tidak selalu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Sementara itu, di Indonesia, studi yang diterbitkan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan oleh Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah dari Produk Domestik Bruto (PDB) ke belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, dan transfer daerah. Selain itu, belanja kementerian/lembaga dalam jangka panjang terbukti berpengaruh positif terhadap PDB. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan alokasi dan efisiensi anggaran dikelola dengan baik.
Kebijakan efisiensi anggaran saat ini, meskipun bertujuan menjaga kesehatan fiskal, perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengurangan belanja negara dapat menghambat investasi publik dan menurunkan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan investasi publik guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan fiskal yang ideal tidak hanya berfokus pada pengendalian defisit anggaran, tetapi juga pada stimulasi ekonomi melalui belanja yang efektif dan efisien. Dengan pendekatan ini, stabilitas fiskal dapat tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran agar efisiensi yang diterapkan tidak mengorbankan sektor-sektor vital yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara efisiensi anggaran dan stimulasi ekonomi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus ditingkatkan agar setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan masyarakat.(***)
