Beranda Berita Pertemuan DPR RI dan DPD RI dengan BTID Kura Kura Bali, Polemik...

Pertemuan DPR RI dan DPD RI dengan BTID Kura Kura Bali, Polemik Nama Pantai dan Jalan di Serangan

0

DENPASAR – Dunianewsbali.com || Suasana memanas dalam pertemuan antara anggota DPR RI, DPD RI, dan perwakilan BTID Kura Kura Bali di UID Campus Bali. Isu perubahan nama Pantai Serangan menjadi “Pantai Kura Kura Bali (Surf Surf by the Waves)” menjadi sorotan utama.

Tokoh Bali, I Nyoman Parta, menuding bahwa perubahan tersebut berpotensi mengaburkan identitas asli pantai. Namun, Head of Communication PT BTID, Zakki Hakim, menepis tudingan itu.

“Jika diperbesar di Google Maps, nama Pantai Serangan masih ada. Nama ‘Pantai Kura Kura Bali’ merupakan peninggalan ajang WWF Mei 2024 lalu, bukan kami yang mengubahnya,” jelas Zakki.

Isu lain yang diperdebatkan adalah perubahan nama ruas jalan yang diklaim semula bernama Jalan Pulau Serangan. Tantowi Yahya, perwakilan owner BTID, menegaskan bahwa ruas jalan tersebut belum memiliki nama resmi.

“Kami hanya menggunakan nama ‘Jalan Kura Kura Bali’ untuk memudahkan delegasi menuju KEK Kura Kura Bali. Tapi setelah ini kami cabut, kami terima,” ujar Tantowi, Kamis (30/01/2025).

Tantowi juga menyoroti prosedur birokrasi jika ingin mengubah kembali nama jalan.

“Kalau harus kembali jadi ‘Jalan Pulau Serangan’, proses perizinan tetap harus dilakukan dan memakan waktu lama,” tambahnya.

Persoalan Pelampung, Rompi Nelayan, dan Akses ke Pura Sakenan

Selain nama jalan dan pantai, pemasangan pelampung di laut juga menjadi perdebatan. BTID menyatakan bahwa pelampung tersebut berfungsi sebagai pengamanan laut dari aktivitas ilegal seperti perdagangan BBM liar dan narkoba.

Sementara itu, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menyoroti kebijakan penggunaan rompi oranye bagi nelayan Pulau Serangan. Menurut BTID, aturan itu dibuat untuk mempermudah pemantauan dan memastikan dampak ekonomi tetap dirasakan oleh nelayan setempat.

Baca juga:  Rencana Keluar Negeri, Senator DPD RI Mirip Anak TK

Masalah lain yang disinggung adalah akses jembatan bagi nelayan serta penyediaan lahan parkir bagi umat Hindu yang beribadah di Pura Sakenan. Tantowi Yahya berjanji akan membawa permasalahan ini dalam rapat direksi mendatang.

Harapan Penyelesaian dengan Bijak, Anggota DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama, berharap permasalahan ini tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan dengan bijak.

“Mudah-mudahan selesai di sini. Jangan sampai masyarakat seperti terkurung di rumah sendiri tanpa bisa melaut,” tegasnya.

Namun, yang menarik, Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, terlihat tidak diundang dalam pertemuan ini. Hal ini menimbulkan perbincangan di kalangan peserta acara.

“Lucu, karena justru Bendesa Adat yang lebih memahami situasi di wilayahnya, bukan segelintir pihak yang mengaku mewakili masyarakat Serangan,” ujar seorang tamu yang hadir.

Dengan berbagai isu yang mencuat, masyarakat berharap agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal tanpa menghilangkan identitas budaya dan sejarah Serangan.(Ich)