PSN dan PHDI Bali Buka Kursus Brahma Widya Angkatan ke-8, Tekankan Profesionalisme Pemangku di Era AI

Pembukaan Kursus Brahma Widya ke 8 secara simbolis oleh Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H. mewakili Gubernur Bali

DENPASAR | dunianewsbali – Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Wilayah Bali secara resmi membuka Kursus Teologi Hindu Brahma Widya Angkatan ke-8 yang dirangkaikan dengan kuliah umum perdana di Gedung Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Jalan Ratna Nomor 71, Tonja, Denpasar, Bali, pada Sabtu (6/6/2026).

Pembukaan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat kompetensi spiritual dan profesionalisme para pemangku di era digital, sekaligus memunculkan harapan besar akan adanya kontribusi serta atensi nyata dari pihak pemerintah.

Ketua PHDI Provinsi Bali, I Nyoman Kenak ,SH

Ketua PHDI Provinsi Bali, I Nyoman Kenak, S.H., dalam sambutannya menyatakan rasa bangga yang mendalam atas konsistensi lembaga ini. Ia menggarisbawahi antusiasme luar biasa dari masyarakat yang terus meningkat di setiap gelombang pelaksanaan kursus sejak dirintis pada tahun 2017 silam.

​”Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami di majelis tertinggi umat Hindu. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti kursus di Brahma Widya ini luar biasa. Setiap gelombang, yang sekarang sudah memasuki gelombang kedelapan, jumlah pesertanya tidak pernah di bawah 100 orang, selalu terus meningkat,” ujar Nyoman Kenak.

Namun, dirinya mengingatkan bahwa kuantitas peserta yang melimpah ini membawa tantangan tersendiri dalam menjaga muruah dan mutu kelulusan. Beliau mendorong jajaran pengurus PSN Bali untuk terus melakukan inovasi guna mempertahankan standar kualitas tinggi, termasuk bersikap selektif dalam menghadirkan narasumber yang benar-benar kompeten di bidangnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PSN Korwil Bali, Pinandita I Wayan Dodi Arianta, menyampaikan bahwa kursus ini merupakan implementasi visi strategis organisasi untuk mencetak pinandita yang profesional dan berwawasan luas. Di tengah riuhnya dinamika media sosial yang kerap memicu perbedaan pandangan keagamaan, figur pemangku dituntut menjadi benteng perdamaian.

Baca juga:  Silaturahmi Awal 2024, Hipakad Udayana Dan PPAD Bali Solid Rapatkan Barisan
Ketua PSN Korwil Bali, Pinandita I Wayan Dodi Arianta

“Di tengah dinamika media sosial saat ini, di mana sering muncul perbedaan pandangan keagamaan bahkan ujaran-ujaran tertentu, sangat penting bagi seorang pemangku atau pinandita untuk hadir memberikan pencerahan. Kita harus mampu menciptakan suasana yang sejuk, damai, dan penuh cinta kasih di tengah umat,” tegas Pinandita Dodi.

Kurikulum Multidimensi dan Jangkauan Global Lewat Sistem Hybrid

Menariknya, Kursus Teologi Hindu Brahma Widya kini telah berevolusi menjadi program berskala internasional. Memanfaatkan sistem pembelajaran hybrid, yakni perpaduan antara tatap muka langsung (luring) dan pertemuan virtual melalui Zoom Meeting (daring) yang diadaptasi sejak era pandemi angkatan ke-8 ini tidak hanya menjaring umat dari berbagai provinsi di Indonesia, tetapi juga menarik minat peserta luar negeri yang saat ini berdomisili di India.

Peserta Kursus Teologi Hindu Brahma Widya ke 8 berphoto bersama

Sistem pengajaran berjenjang ini dirancang secara komprehensif selama 10 bulan untuk setiap tingkatannya, yang meliputi:

Tingkat 1 (Teologi Dasar): Terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mendalami fondasi dasar ajaran agama Hindu.

Tingkat 2 (Teologi Kepinanditaan / Kepemangkuan): Khusus bagi pemangku untuk menguatkan pemahaman teologis dalam melayani umat.

​Tingkat 3 (Teologi Kepanditaan / Kesulinggihan): Program lanjutan bagi para pemangku yang mempersiapkan diri menuju jenjang spiritual yang lebih tinggi (Mewinten/Mediksha).

Baca juga:  Pemuda Katolik Bali Serukan Generasi Muda Tetap Tenang dan Kedepankan Dialog

Lebih jauh, Nyoman Kenak memaparkan bahwa esensi kurikulum Brahma Widya kini didesain multidimensi. Seorang pemangku zaman modern tidak hanya dituntut menguasai rapalan puja, genta, atau konsep ketuhanan, melainkan juga harus adaptif terhadap regulasi hukum tata negara dan perkembangan sektor kesehatan praktis.

Peserta kursus Brahma Widya ke 8 saat berdoa bersama

“Masyarakat yang melaksanakan yadnya seperti pernikahan tentu memerlukan pemangku yang paham hukum formal. Begitu pula upacara potong gigi (mepandes) yang erat kaitannya dengan aspek medis; pemangku harus mengerti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jadi cakupannya sangat luas, tidak sekadar spiritual ritualistik,” tambah Nyoman Kenak.

Terkait maraknya digitalisasi dan kemajuan Artificial Intelligence (AI), ia menegaskan bahwa meski teknologi mempermudah akses informasi dan visualisasi praktik, tuntutan bimbingan spiritual langsung dari seorang Nabe atau tutor tetap menjadi hal mutlak yang tidak dapat digantikan oleh dunia virtual.

Ketua PHDI Bali, Nyoman Kenak, mengunci pernyataan dengan menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas untuk melahirkan pemangku berkualitas yang mengemban tugas sebagai Adi Guru Loka.

“Kunci utama keberhasilan tugas upadisa ini adalah kedisiplinan dan tapa. Hanya dengan kedisiplinan yang kuat, segala tantangan zaman di era disrupsi ini dapat diselesaikan dengan paripurna,” pungkasnya.

Panitia Kursus Brahma Widya ke 8 berphoto bersama

Dorongan Harapan Kontribusi Aktif dan Intervensi Pemerintah

Meskipun telah melahirkan lebih dari 2.000 alumni yang tersebar luas dan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas moral serta sosial keagamaan, seluruh operasional Kursus Brahma Widya dari angkatan pertama hingga kedelapan ini sepenuhnya masih berjalan secara swadaya mandiri oleh kontribusi biaya dari para peserta.

Baca juga:  Nuanu Creative City Hidupkan Kembali Ikatan Manusia dan Alam Lewat 23 Karya Seniman Nusantara

Melihat urgensi besar program ini dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) keagamaan Hindu demi tegaknya keharmonisan sosial, PSN Bali bersama PHDI Bali menaruh harapan besar agar pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, dapat memberikan atensi, fasilitasi, dan kontribusi anggaran aktif di masa mendatang.

​”Jika ke depan ada perhatian dan kontribusi nyata dari pemerintah sehingga kursus ini bisa dilaksanakan secara gratis, tentu hal tersebut akan sangat membantu kami dan seluruh umat Hindu, baik yang ada di Bali maupun di Nusantara pada umumnya,” pungkas Pinandita Dodi. (Brv)

Berita Terpopular

Scroll to Top