Tanah Leluhur Digembok Hukum: Desa Adat Jimbaran Menantang Arogansi Legalitas

BADUNG — Mediasi antara Desa Adat Jimbaran dan PT Jimbaran Hijau (JH) di Kantor Lurah Jimbaran, Senin (03/11/2025), kembali berakhir tanpa titik temu. Sengketa lahan seluas 280 hektare di Bukit Jimbaran itu kian mengeras, mempertemukan dua kekuatan hukum yang saling bertolak belakang: legalitas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik korporasi versus hak ulayat dan spiritual masyarakat adat yang merasa terpinggirkan dari tanah leluhurnya sendiri.

Bagi warga Jimbaran, ini bukan sekadar konflik tanah, ini soal eksistensi dan harga diri. Sementara bagi PT Jimbaran Hijau, ini adalah perkara kepastian hukum atas aset yang sah.

Jejak Panjang Alih Hak dan Lubang Hukum dalam Proses HGB

Akar persoalan bermula dari proses alih izin lokasi dan HGB sejak awal 1990-an. Berdasarkan dokumen “Resume Permasalahan Keberadaan PT Jimbaran Hijau” tertanggal 29 Juli 2025, tanah yang dulunya digarap turun-temurun oleh warga Jimbaran itu dialihkan melalui surat pernyataan “tidak keberatan” pada tahun 1994.

Surat itu ditandatangani sejumlah pejabat kelurahan dan tokoh adat tanpa melibatkan masyarakat penggarap, sebuah cacat prosedural yang kini menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Baca juga:  Made Sada Ingatkan Dampak Sampah Bisa Ganggu Citra Bali di Dunia

Alih kepemilikan tanah dari PT Bali Paradise Resort ke PT Citratama Selaras (CTS), dan akhirnya ke PT Jimbaran Hijau pada 2009, menyisakan jejak administratif yang kabur. Banyak warga mengaku tak pernah diajak bermusyawarah atau menerima ganti rugi yang layak.

Padahal, menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara wajib mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Prinsip ini ditegaskan lagi dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat adat tetap diakui selama masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dengan demikian, meski PT Jimbaran Hijau memiliki HGB yang sah secara formal, hak adat atas tanah itu tidak otomatis gugur.

Konflik ini memperlihatkan celah hukum antara pengakuan konstitusional terhadap adat dan pelaksanaan teknis agraria di lapangan yang sering kali berpihak pada modal.

Insiden Pura Batu Nunggul: HGB Melawan Hak Suci

Ketegangan mencapai puncak pada Juni 2025 ketika 46 kepala keluarga pengempon Pura Belong Batu Nunggul menerima hibah Rp500 juta dari Pemprov Bali untuk perbaikan pura. Namun akses menuju lokasi ditutup dengan tembok dan papan larangan bertuliskan ancaman pidana berdasarkan Pasal 167 KUHP (masuk tanpa izin ke pekarangan orang lain) dan Pasal 385 KUHP (penyerobotan tanah).

Baca juga:  DPRD dan Bupati Badung Sepakati Empat Raperda, APBD 2027 Segera Dievaluasi Gubernur Bali

Kuasa hukum pengempon pura, I Nyoman Wirama, S.H., menyebut tindakan perusahaan sebagai bentuk pelanggaran hak beragama sebagaimana dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta pelanggaran terhadap asas keadilan sosial. “Jalan menuju pura itu sudah ada jauh sebelum perusahaan berdiri. Tak ada dasar hukum untuk menutup akses umat beribadah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi pelanggaran terhadap Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, karena pura yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan termasuk situs budaya yang wajib dilindungi.

Sebaliknya, juru bicara dari tim kuasa hukum PT Jimbaran Hijau, Michael A. Wirasasmita, S.H., M.H., menegaskan bahwa perusahaan tidak melarang kegiatan keagamaan, namun menolak pembangunan fisik baru di atas tanah berstatus HGB aktif. “Kami menghormati ritual, tapi penggunaan dana hibah di lahan perusahaan dapat menimbulkan risiko hukum,” katanya.

Argumen ini berdasar pada prinsip perlindungan hak kepemilikan sebagaimana diatur Pasal 570 KUH Perdata, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati dan menguasai sesuatu secara penuh, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun dalam konteks tanah adat, klausul itu menjadi problematik karena hak korporasi sering kali menegasikan hak kolektif masyarakat adat yang sifatnya tidak tertulis namun diakui oleh hukum nasional.

Baca juga:  14 KK Terisolasi di Amed, Wayan Swandi Kawal Mediasi dengan Aparat dan Pihak Adat

Berita Terpopular

Scroll to Top