Tanah Leluhur Digembok Hukum: Desa Adat Jimbaran Menantang Arogansi Legalitas

Negara di Persimpangan: Hukum Positif vs Hukum Adat

Mediasi yang digelar awal November ini menjadi potret macetnya mekanisme penyelesaian sengketa agraria di Bali. Desa Adat Jimbaran menuntut pembukaan akses dan pengembalian hak adat, sedangkan PT Jimbaran Hijau bertahan pada legitimasi sertifikat yang dikeluarkan negara.

SHGB PT Jimbaran Hijau sendiri sebagian besar berakhir pada 2024. Warga berharap Kementerian ATR/BPN menolak perpanjangan izin tersebut sesuai Pasal 34 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa perpanjangan HGB dapat ditolak jika pemegang hak menelantarkan tanah atau tidak memenuhi kewajiban pembangunan.

Faktanya, sebagian besar lahan itu hingga kini tetap kosong, sebuah bukti nyata penelantaran. Jika pemerintah tetap memperpanjang HGB tanpa evaluasi, maka negara telah mengabaikan prinsip “tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Refleksi: Ketika Hukum Kehilangan Rasa

Kasus Jimbaran Hijau memperlihatkan ironi hukum agraria Indonesia: aturan yang semestinya melindungi masyarakat adat justru sering menjadi alat legalisasi perampasan hak mereka. HGB, yang dalam teori adalah instrumen pengaturan pemanfaatan tanah negara, dalam praktiknya menjadi tameng kekuasaan korporasi atas ruang hidup komunitas adat.

Baca juga:  Saksi Serahkan Uang Tanpa Paksaan, Putu Balik : Saya Diundang Untuk Hadir

Negara kini dihadapkan pada pilihan moral dan hukum: menegakkan keadilan formal berbasis sertifikat, atau menegakkan keadilan substantif yang berpihak pada akar budaya dan spiritualitas rakyat.

“Pura bukan sekadar bangunan, tapi jiwa yang menghidupi Bali. Jika akses menuju jiwa itu ditutup, maka hukum pun kehilangan nuraninya,” ujar Bendesa Adat Jimbaran, I Gusti Rai Dirga Arsana Putra, menutup mediasi dengan suara bergetar.

Sengketa Jimbaran Hijau bukan hanya perkara batas tanah, tetapi ujian besar bagi negara dalam menegakkan keadilan yang berakar pada nilai kemanusiaan dan adat, dua hal yang semestinya tidak saling meniadakan.

Konflik ini adalah cermin dari paradoks pembangunan Bali. Kemajuan pariwisata dan investasi seringkali dibayar dengan pengorbanan masyarakat lokal yang justru menjadi ruh dari pulau itu sendiri. Negara hadir sebagai pemberi izin, tetapi seringkali absen sebagai penengah yang adil. (Brv)

Berita Terpopular

Scroll to Top