BADUNG | Dunia News Bali – DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa resmi menandatangani Nota Kesepakatan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung tersebut membahas pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara atau Nota Kesepakatan, serta penyampaian sambutan Bupati Badung terkait empat Raperda.
Adapun empat Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh unsur anggota DPRD Badung.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suamba. Turut hadir perwakilan Forkopimda Badung, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, para camat serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung. Hadir pula tenaga ahli, unsur fraksi DPRD Badung, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan tahapan pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Bupati Badung terhadap tiga usulan Raperda serta satu dokumen penganggaran daerah.
Ia menjelaskan, proses pembahasan APBD 2027 harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 312 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan terbaru terkait penyusunan APBD 2027 juga mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
“Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik. Tentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” ujar Anom Gumanti.
Lebih lanjut, ia berharap APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 dapat mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Bali.
Sementara itu, tiga Raperda lainnya akan menjalani tahapan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali sebelum diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Anom Gumanti berharap, melalui persetujuan terhadap APBD 2027 tersebut, kebijakan anggaran yang telah dirancang pemerintah daerah benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Badung.
“Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya. (Dnb13)