DENPASAR – dunianewsbali.com – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali terus mengintensifkan pendalaman dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di Kawasan Handara Golf & Resort, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, yang memiliki luas sekitar 98 hektare pasca dilakukan sidak dan penyegelan sementara pada (22/1/2026) lalu.
Pendalaman dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen Bali Handara di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Rabu (4/2). RDP dipimpin langsung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai dan Dr Somvir, serta anggota pansus lainnya yakni I Nyoman Budiutama, I Wayan Tagel Winarta, dan I Komang Wirawan. Sejumlah instansi teknis turut dihadirkan, mulai dari Satpol PP Provinsi Bali, Dinas Kehutanan, Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam forum tersebut, manajemen PT Sarana Buwana Handara (SBH) hadir langsung melalui Presiden Direktur Aliza Salviandra, didampingi tim legal yang dipimpin Putu A Hutagalung, serta Benson Sitompul.
Dalam pemaparannya, Tim legal Putu A Hutagalung menjelaskan Bali Handara berada di bawah naungan PT Sarana Buwana Handara yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 30 tertanggal 22 Mei 1972 dan telah disahkan Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI pada 30 Mei 1973. Perusahaan tersebut ditegaskannya sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN) murni tanpa unsur asing, dengan kepemilikan saham yang tidak mengalami perubahan hingga kini.
Terkait alas hak lahan, manajemen menyampaikan kawasan Handara berdiri di atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang berasal dari tanah milik warga Desa Pancasari. Lahan tersebut terdiri dari 68 pipil hasil jual beli seluas sekitar 810 ribu meter persegi yang disahkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor 374 HGB Tahun 1973, serta tambahan 16 pipil seluas sekitar 186.200 meter persegi yang disahkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor 373 Tahun 1973 tertanggal 15 Juni 1973.
Dari keseluruhan luasan tersebut, saat ini tercatat tiga sertifikat HGB yang telah diperpanjang dan disesuaikan, yakni HGB Nomor 40 seluas sekitar 767 ribu meter persegi, HGB Nomor 42 seluas 35 ribu meter persegi, serta HGB Nomor 43 seluas 186.200 meter persegi.
Meski demikian, Ketua Pansus TRAP I Made Supartha menegaskan perlunya penjelasan lebih rinci terkait dokumen pendukung jual beli pipil tahun 1973 tersebut. Menanggapi hal tersebut, tim Bali Handara mengakui tidak seluruh dokumen lama dapat ditemukan, namun menyatakan daftar pipil dan nama pemilik tercantum dalam dokumen HGB dan siap ditunjukkan untuk keperluan klarifikasi.
Supartha menegaskan pendalaman dokumen perlu dilakukan untuk memastikan kejelasan asal hak tanah, kesesuaian luasan, serta kepastian hukum seluruh kawasan yang diklaim mencapai sekitar 98 hektare. Ia meminta agar seluruh data pertanahan dibuka secara transparan, terutama menyangkut asal-usul tanah apakah berasal dari tanah negara, hak milik warga, atau bentuk penguasaan lain.
“Kami ingin jelas. Sumber asal haknya apa, luas fisiknya berapa, apakah sudah pernah diukur ulang, ada penambahan atau justru berkurang. Ini penting supaya tidak ada simpang siur,” pinta Supartha.
Pansus juga meminta kepada BPN segera menyampaikan data lengkap seluruh HGB agar dapat dianalisis lebih lanjut, termasuk sejarah perolehan dan perubahan luasan dari waktu ke waktu.
Terkait luasan real yang diklaim Bali Handara, Supartha mempertanyakan apakah luas 98 hektar dalam dokumen itu sudah rill seperti dengan penguasaan perusahaan di lapangan? BPN menjawab pada hasil pengukuran ulang terakhir yang dilakukan pada 2023, pengukuran fisik di luasan kawasan tersebut justru berkurang dibandingkan luasan awal dalam dokumen, walaupun tidak banyak.