DENPASAR | Dunia News Bali – Penguatan pengawasan terhadap implementasi tata ruang, pengelolaan aset daerah, serta perizinan di Bali menjadi perhatian utama lintas lembaga. Upaya ini tidak hanya berhenti pada penyusunan kebijakan, melainkan menekankan konsistensi pengawalan dan pengendalian langsung di lapangan.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali dengan jajaran Komando Daerah Militer IX/Udayana di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam menjaga tata ruang Bali sebagai warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa tata ruang Bali bukan sekadar instrumen pembangunan, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ruang agar tetap lestari dan dapat diwariskan.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari penguatan regulasi tata ruang, perlindungan aset negara, hingga arah pembangunan jangka panjang Bali. Tata ruang Bali ditegaskan harus tetap mengacu pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Bali serta diperkuat melalui Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan budaya Bali dengan berpedoman pada nilai-nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.
Selain itu, persoalan alih fungsi lahan kembali menjadi sorotan penting. Pansus TRAP menilai pengendalian alih fungsi lahan harus diperkuat, mengingat dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai langkah strategis menjaga ruang hijau.
Dalam aspek teknis, isu ketinggian bangunan juga menjadi perhatian. Pansus TRAP merekomendasikan adanya penyesuaian pada zona tertentu sebagai solusi atas keterbatasan ruang horizontal di Bali.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan dukungannya, dengan tetap menekankan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dan keseimbangan tata ruang. Ia menilai pengaturan ketinggian bangunan dapat menjadi solusi selama tetap terkendali dan sesuai regulasi yang berlaku.
Pangdam juga menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengawasan implementasi kebijakan di lapangan, termasuk membantu menjaga ketertiban tata ruang Bali secara berkelanjutan.
Isu lain yang turut mendapat perhatian adalah pengelolaan aset negara. Pangdam menyoroti perlunya pendataan dan evaluasi menyeluruh terhadap aset yang ada, terutama yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mendorong agar aset tersebut dapat ditata kembali untuk kepentingan masyarakat atau dikembalikan kepada negara jika tidak digunakan secara maksimal.
Sinergi antara DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana dalam pertemuan ini ditegaskan bukan sekadar koordinasi, melainkan komitmen strategis untuk menjaga Bali secara utuh. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan tata ruang tidak hanya tertata dalam dokumen perencanaan, tetapi juga terimplementasi secara nyata di lapangan.
Sebagai penutup, kedua pihak sepakat bahwa tata ruang Bali harus dijaga secara konsisten sebagai ruang hidup bersama yang perlu dilindungi dan diwariskan dengan penuh tanggung jawab kepada generasi mendatang.
Pertemuan ini turut dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack), Wakil Ketua Pansus TRAP Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok), Gede Harja Astawa, serta jajaran terkait lainnya. (red)
