BADUNG | Dunia News Bali – DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung tersebut, mengagendakan pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan berita acara atau Nota Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, disertai penyampaian sambutan Bupati Badung.
Empat Raperda yang menjadi materi kesepakatan meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Sejumlah anggota DPRD Badung turut mengikuti jalannya rapat.
Dari unsur eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba. Rapat juga dihadiri perwakilan Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, para camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung.
Selain itu, hadir pula tenaga ahli, perwakilan fraksi DPRD Badung, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan, rapat paripurna kali ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Badung dan DPRD. Kesepakatan tersebut mencakup tiga usulan Raperda dan satu dokumen penganggaran daerah.
Anom Gumanti menekankan, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 312 ayat (1), yang mengatur bahwa persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD harus dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” ujar Anom Gumanti.
Ia berharap, APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 dapat mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Bali.
Sementara itu, terhadap tiga Raperda lainnya, tahapan selanjutnya adalah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali.
Anom Gumanti berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga produk hukum dan kebijakan anggaran yang telah disepakati benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya. (Dnb13)