BADUNG | Dunia News Bali – Komisi I DPRD Kabupaten Badung menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari kekurangan tenaga aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang nilainya mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPRD Badung bersama lima kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berlangsung di Ruang Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., didampingi sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, Tommy Martana, serta anggota lainnya.
Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri perwakilan lima OPD, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung.
Raker tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program tahun anggaran 2026 sekaligus menyelaraskan dan mengoordinasikan rencana program kerja untuk tahun 2027.
Dalam pembahasan, Lanang Umbara menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi salah satu tantangan serius yang harus segera dicarikan solusi. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung diperkirakan mencapai 22.000 orang. Sementara jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang.
Dengan demikian, Badung masih mengalami kekurangan sekitar 6.000 tenaga aparatur untuk menopang berbagai sektor pelayanan pemerintahan.
“Yang pertama, terkait keterbatasan SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” ujar Lanang Umbara, politisi asal Petang.
Menurutnya, kekurangan tenaga tersebut terjadi hampir di seluruh sektor pelayanan publik. Mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan, rumah sakit, hingga personel Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran.
Kondisi tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, kecukupan tenaga aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin kualitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Lanang Umbara meminta BKPSDM Kabupaten Badung segera membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar atas persoalan kekurangan pegawai tersebut.
Komisi I DPRD Badung, kata dia, juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan apabila diperlukan, termasuk bersama-sama memperjuangkan kebutuhan tenaga aparatur Badung di tingkat pusat.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami, Komisi I DPRD Kabupaten Badung, kita siap berangkat bersama-sama. Kami berharap ada arahan, petunjuk, dan kebijakan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah pada prinsipnya terbuka untuk membahas berbagai kemungkinan skema pengangkatan tenaga pegawai, sepanjang kebijakan tersebut memungkinkan. Termasuk memperhitungkan mekanisme pembiayaan yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain persoalan kekurangan pegawai, Komisi I DPRD Badung juga memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kendaraan operasional Satpol PP Badung yang dinilai sudah memprihatinkan dan tidak lagi memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Persoalan ini terungkap dalam rapat setelah disampaikan bahwa sejumlah kendaraan operasional Satpol PP mengalami kerusakan. Bahkan, usulan pengadaan kendaraan disebut telah diajukan sejak 2023, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Lanang Umbara menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti. Pasalnya, kendaraan operasional merupakan fasilitas penting dalam mendukung tugas Satpol PP, khususnya penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Ia menduga tertundanya pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan sejumlah pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, termasuk penentuan skala prioritas belanja pemerintah daerah.
Meski demikian, pihaknya akan menelusuri lebih jauh penyebab belum terealisasinya pengadaan kendaraan tersebut, mengingat usulan kebutuhan telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu.
“Ini yang akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat cukup lama sehingga kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya memprihatinkan,” tandasnya.
Lanang Umbara memastikan berbagai catatan yang muncul dalam rapat kerja tidak akan berhenti sebatas pembahasan. Komisi I DPRD Badung akan menginventarisasi seluruh persoalan dan masukan dari masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya dirumuskan menjadi kesimpulan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan SDM serta memperbaiki fasilitas penunjang operasional perangkat daerah.
Menurutnya, besarnya kebutuhan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung harus diimbangi dengan ketersediaan aparatur yang mencukupi dan sarana prasarana yang layak.
Dalam rapat kerja tersebut, persoalan tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) juga menjadi salah satu isu krusial yang mendapat perhatian mendalam dari Komisi I DPRD Badung.
Nilai tunggakan PHR yang disebut telah mencapai lebih dari Rp800 miliar dinilai perlu mendapat perhatian serius, mengingat pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas industri pariwisata di Kabupaten Badung.
Lanang Umbara menegaskan bahwa penerimaan PHR merupakan hak pemerintah daerah sekaligus hak masyarakat Badung. Menurutnya, pajak yang dibayarkan wisatawan melalui aktivitas usaha hotel dan restoran tersebut harus disetorkan serta dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang namanya Pajak Hotel dan Restoran (PHR) itu adalah uang murni, haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” pungkasnya.
Melalui evaluasi bersama lima OPD tersebut, Komisi I DPRD Badung berharap berbagai persoalan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Evaluasi program 2026 dan koordinasi perencanaan 2027 diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah. (Dnb13)