DENPASAR | Dunia News Bali – Gubernur Bali Wayan Koster memperpanjang kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil-genap di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) seiring mulai membaiknya kondisi pasokan dan berkurangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali.
Keputusan tersebut disampaikan Koster seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali di Depot Pertamina Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).
Koster menjelaskan, kebijakan ganjil-genap yang semula berakhir pada Senin akan dilanjutkan mulai Selasa hingga Jumat mendatang. Perpanjangan tersebut merupakan langkah antisipasi agar proses distribusi dan pelayanan BBM tetap berjalan lancar selama masa pemulihan.
“Kami akan memperpanjang pengaturan ganjil-genap yang berakhir hari ini. Itu akan ditambah mulai besok sampai hari Jumat tanggal 23 Oktober nanti,” kata Koster.
Meski demikian, Koster menegaskan bahwa perpanjangan kebijakan tersebut tidak bersifat permanen. Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan evaluasi apabila kondisi distribusi BBM telah kembali normal sebelum batas waktu yang ditetapkan.
“Kalau sudah bagus sebelum itu, kita akan evaluasi kembali. Saya kira dengan demikian dalam beberapa hari ini situasinya sudah normal, sudah bagus, bahkan sudah bagus seperti sebelum terjadi masalah,” ujarnya.
Menurut Koster, perkembangan distribusi BBM dalam dua hari terakhir menunjukkan tren positif. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai berkurang, bahkan beberapa lokasi dilaporkan sudah tidak lagi mengalami antrean panjang seperti yang terjadi pada akhir pekan sebelumnya.
Ia menjelaskan, perbaikan kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah langkah yang diterapkan secara bersama-sama, mulai dari pengaturan kendaraan dengan sistem ganjil-genap, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), hingga pelaksanaan pembelajaran secara daring.
Berbagai kebijakan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pertamina dan unsur keamanan guna mengurangi kepadatan kendaraan di SPBU sekaligus mendukung kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.
Koster menambahkan, pemerintah daerah akan terus membantu Pertamina dalam menjaga distribusi BBM di lapangan. Ketersediaan stok dan kualitas pelayanan di SPBU menjadi perhatian utama agar pemulihan yang mulai terlihat saat ini dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti posisi Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama dunia. Menurutnya, setiap persoalan yang terjadi di Bali berpotensi menjadi perhatian masyarakat internasional sehingga penanganannya perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Karena Bali merupakan destinasi wisata utama dunia dan menjadi perhatian negara-negara luar, apa yang terjadi di Bali ini menjadi sorotan besar. Sesuatu yang terjadi di Bali itu langsung mendunia,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Koster mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi Bali tetap aman, nyaman, dan kondusif, baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kondisi pasokan BBM di Bali mulai berangsur pulih. Hasil koordinasi pemerintah dengan Pertamina menunjukkan cadangan BBM di wilayah Bali saat ini rata-rata telah mencapai 11 hingga 12 hari.
Pemerintah menargetkan ketahanan cadangan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 15 hari guna memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas distribusi ke depan.
“Mulai hari ini, setelah kami melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina, cadangan di wilayah Bali rata-rata sudah mencapai 11 sampai 12 hari. Alhamdulillah, untuk di sini (Bali) sudah bisa teratasi,” ujar Bahlil.
Pemerintah berharap peningkatan cadangan BBM dan perpanjangan kebijakan pengaturan kendaraan tersebut dapat mempercepat pemulihan distribusi di seluruh wilayah Bali. Dengan demikian, antrean panjang di SPBU diharapkan tidak kembali terjadi dan aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata dapat berjalan normal. (dnb13)