DENPASAR | Dunia News Bali – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau yang akrab disapa Gung Cok, turun langsung memantau kondisi lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Denpasar, Minggu (18/10/2026). Dari hasil pemantauan tersebut, antrean kendaraan dilaporkan mulai terurai dan arus pengisian BBM terlihat lebih lancar dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Gung Cok mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster dalam mengupayakan penguraian antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Menurutnya, upaya Pemerintah Provinsi Bali mulai memperlihatkan hasil positif di lapangan.
Pemantauan dilakukan di lima lokasi, yakni SPBU kawasan Nangka Utara, Gatot Subroto Tengah, Ubung, Teuku Umar, dan Teuku Umar Barat. Di sejumlah titik tersebut, arus kendaraan terpantau relatif lengang, sedangkan jumlah sepeda motor yang mengantre tidak lagi sebanyak pada hari-hari sebelumnya.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur atas langkah-langkah dan solusi untuk mengurai antrean yang terjadi di beberapa SPBU. Dari lima SPBU yang saya pantau pagi ini, kondisinya sudah lancar,” kata Gung Cok.
Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dengan dukungan masyarakat. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan warga diperlukan agar antrean panjang tidak kembali terjadi.
Distribusi Disebut Normal, Kekhawatiran Warga Jadi Sorotan
Di tengah membaiknya kondisi antrean, Gung Cok mengungkapkan bahwa dirinya sempat berbincang dengan sejumlah pegawai SPBU yang dikenalnya. Berdasarkan percakapan tersebut, ia memperoleh informasi bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke SPBU di Bali disebut telah kembali normal.
Informasi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai penyebab antrean panjang yang sebelumnya terjadi di sejumlah lokasi. Jika distribusi telah kembali normal, mengapa masyarakat masih berbondong-bondong mendatangi SPBU untuk mengisi BBM?
Gung Cok menduga kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi situasi tersebut. Ketakutan kehabisan bahan bakar dinilai mendorong sebagian warga membeli BBM melebihi kebutuhan biasanya, bahkan menyimpan cadangan untuk konsumsi pribadi.
Ia memahami kekhawatiran masyarakat setelah sempat terjadi ketidakpastian pasokan. Namun, Gung Cok mengingatkan agar warga tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Saya tidak menyalahkan masyarakat karena mungkin mereka paranoid atau takut kehabisan BBM. Tetapi, jangan sampai ketakutan itu membuat orang membeli berlebihan dan menyimpan cadangan terlalu banyak,” tegasnya.
Menurutnya, pembelian secara berlebihan berpotensi meningkatkan tekanan permintaan di SPBU. Kondisi tersebut juga dapat menyulitkan masyarakat lain yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Apresiasi Penindakan Dugaan Penimbunan BBM
Selain mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan, Gung Cok mengapresiasi langkah Polda Bali dalam menindak dugaan penimbunan dan penjualan BBM secara ilegal di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Badung.
Ia menilai penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mencegah pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi kelangkaan atau gangguan pasokan untuk meraih keuntungan pribadi.
Menurut Gung Cok, penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya dengan mengurai antrean kendaraan. Pengawasan terhadap distribusi, penjualan, serta potensi penyimpangan di lapangan juga perlu diperkuat agar BBM benar-benar tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Langkah mengurai antrean sudah bagus dan patut diapresiasi. Namun, distribusinya juga harus tetap normal. Jangan sampai antrean terlihat lancar, tetapi pasokan di SPBU justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Mendukung Kebijakan Pemerintah
Gung Cok menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama masyarakat. Karena itu, ia mengajak warga Bali tetap tenang, membeli BBM secara wajar, serta tidak mudah terpancing kekhawatiran yang berpotensi memperburuk keadaan.
Ia berharap antrean yang mulai terurai dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali menimbulkan kemacetan, mengganggu aktivitas warga, maupun menghambat mobilitas masyarakat.
“Apapun program pemerintah, tanpa kerja sama masyarakat, program itu tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, saya mohon masyarakat ikut mendukung solusi yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur,” kata Gung Cok.
Koordinasi dengan Pertamina Perlu Diperkuat
Lebih lanjut, Gung Cok menilai komunikasi yang telah dibangun Gubernur Bali Wayan Koster dengan Pertamina, baik di tingkat daerah maupun pusat, perlu terus dijaga dan diperkuat.
Ia memahami bahwa distribusi BBM bukan semata-mata menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, koordinasi lintas instansi dinilai penting agar persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat Bali dapat ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Menurutnya, komunikasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Gung Cok menyatakan dukungannya terhadap upaya koordinasi tersebut demi menjaga ketersediaan BBM dan kelancaran aktivitas masyarakat.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur. Kami berharap komunikasi yang baik dengan Pertamina daerah maupun pusat terus terjalin, sehingga pasokan BBM untuk Bali tetap aman dan persoalan seperti ini tidak kembali terulang,” katanya.
Gung Cok berharap kondisi SPBU yang mulai lancar pada Minggu pagi menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan BBM di Bali.
Ia menekankan bahwa upaya pemerintah, kelancaran distribusi, pengawasan terhadap penyimpangan, serta kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan agar situasi benar-benar kembali normal. (dnb13)