Oleh: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M.
Guru Besar FEB Undiknas Denpasar dan WKU KADIN Bali 2025–2030
Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik. Munculnya isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dugaan penyadapan, hingga wacana pemakzulan telah memunculkan berbagai spekulasi mengenai stabilitas politik dan masa depan pemerintahan. Persoalannya bukan semata-mata benar atau tidaknya isu tersebut, melainkan bagaimana dinamika politik itu memengaruhi kepercayaan pasar, keputusan investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, dalam dunia ekonomi, ketidakpastian sering kali menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dibandingkan risiko yang sudah diketahui.
Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di tengah upaya menjaga pertumbuhan, meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat, stabilitas politik menjadi salah satu faktor penting. Fundamental ekonomi yang kuat memang merupakan modal utama, tetapi tidak serta-merta menjamin kepercayaan investor akan selalu terjaga. Ekonomi juga membutuhkan kepastian arah kebijakan, konsistensi regulasi, stabilitas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang kredibel.
Gejolak politik dapat memengaruhi perekonomian melalui dua jalur utama, yakni pasar keuangan dan sektor riil. Di pasar keuangan, ketidakpastian biasanya diterjemahkan sebagai peningkatan risiko. Investor akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama terhadap instrumen yang memiliki volatilitas tinggi.
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat dibuka menguat 0,26% pada level 5.139, kemudian terkoreksi 11,41 poin atau 0,22% menjadi 5.114,32 pada penutupan sesi pertama, menggambarkan adanya dinamika sentimen pasar. Meskipun pergerakan tersebut tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan persoalan politik, perkembangan situasi nasional tetap menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan investor.
Namun, dampak yang lebih luas justru berpotensi terjadi pada sektor riil. Ketika situasi politik dipersepsikan tidak menentu, dunia usaha cenderung menunda ekspansi, mengurangi pengambilan risiko, dan mempertahankan likuiditas. Investasi pembangunan pabrik, pembelian aset produktif, pembukaan cabang, hingga pengembangan proyek properti dapat ditangguhkan. Sikap wait and see menjadi pilihan rasional ketika kepastian masa depan belum terlihat.
Hal serupa dapat terjadi pada rumah tangga, khususnya kelompok kelas menengah dan atas. Ketidakpastian mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatan. Pembelian rumah, kendaraan, renovasi bangunan, dan pengeluaran bernilai besar berpotensi ditunda. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Jika kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan konsumsi tinggi mulai menahan belanja, dampaknya dapat menjalar ke sektor perdagangan, otomotif, konstruksi, perbankan, dan berbagai industri pendukung.
Persoalan ini dapat menciptakan efek domino. Penundaan investasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja, sementara melemahnya konsumsi berpotensi menekan penjualan dan produksi perusahaan. Jika berlangsung berkepanjangan, perlambatan tersebut dapat memengaruhi pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Dengan kata lain, kegaduhan politik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar.
Karena itu, stabilitas politik harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh dinamika kenegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum. Komunikasi publik juga harus dijaga agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan. Konsistensi kebijakan ekonomi dan kesinambungan program pembangunan harus tetap menjadi prioritas.
Pada akhirnya, Indonesia tidak cukup hanya memiliki potensi pasar yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Semua keunggulan tersebut membutuhkan kepercayaan sebagai fondasinya. Investor membutuhkan kepastian, pengusaha membutuhkan stabilitas, dan masyarakat membutuhkan keyakinan terhadap masa depan.
Politik boleh dinamis, tetapi jangan sampai ketidakpastian politik mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekonomi yang kuat bukan hanya dibangun dengan modal dan investasi, melainkan juga dengan kepercayaan, kepastian, dan stabilitas. (***)