DENPASAR | Dunia News Bali – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali memberikan penjelasan resmi terkait polemik yang berkembang di media sosial mengenai pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ormas Masyarakat Madura Asli Nusantara (Madas Nusantara) Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung PWI Bali pada 17 Mei 2026 lalu.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang dinilai tidak utuh, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai status kelembagaan organisasi tersebut yang telah melalui proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kesbangpol Bali, Gede Adhi Tiana Putra, menjelaskan bahwa salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah anggapan bahwa Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, hadir langsung dalam acara pelantikan tersebut.
Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa dirinya hadir mewakili Pemerintah Provinsi Bali untuk membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur berdasarkan penugasan resmi dari Kepala Badan Kesbangpol Bali.
“Kehadiran saya dalam acara tersebut semata-mata menjalankan tugas kedinasan untuk membacakan sambutan tertulis Bapak Wakil Gubernur. Beliau tidak hadir secara fisik di lokasi,” ujar Adhi Tiana Putra, Minggu (31/5/2026).
Kesbangpol Bali pun mengimbau masyarakat dan pengguna media sosial agar tidak membangun opini yang dapat menyesatkan publik serta tetap mengedepankan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait legalitas organisasi, Adhi menegaskan bahwa DPW Madas Nusantara Bali telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan verifikasi yang diwajibkan pemerintah. Proses verifikasi dilakukan secara berlapis oleh Kesbangpol Provinsi Bali bersama Kesbangpol Kota Denpasar.
Karena sekretariat organisasi berlokasi di Kota Denpasar, pemerintah kota juga telah melakukan verifikasi lapangan dan menerbitkan Surat Tanda Melapor (STM) Ormas sebagai bukti pencatatan resmi organisasi tersebut.
Kesbangpol Bali juga menyoroti pentingnya masyarakat memahami perbedaan organisasi yang menggunakan nama MADAS secara nasional. Menurutnya, terdapat beberapa organisasi berbeda yang berdiri secara independen, yakni Madas Nusantara, Madas Serumpun, dan Madas Sedarah.
Ia menegaskan bahwa dinamika hukum maupun konflik yang pernah terjadi di Surabaya melibatkan kelompok berbeda dan tidak dapat disamakan dengan Madas Nusantara yang saat ini beroperasi di Bali.
Adhi menjelaskan bahwa Madas Nusantara Bali mengusung konsep keanggotaan yang terbuka dan tidak terbatas hanya bagi warga keturunan Madura. Organisasi tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnis untuk bergabung sebagai bagian dari semangat persatuan kebangsaan.
Meski demikian, Kesbangpol tetap menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan. Menyikapi dinamika komunikasi publik yang sempat berkembang, pihaknya telah memanggil Ketua DPW Madas Nusantara Bali, Abdullah Majid, untuk diberikan peringatan dan teguran agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik.
“Teguran telah kami sampaikan secara langsung agar seluruh pihak menjaga kondusivitas dan tidak memperkeruh situasi yang berkembang di masyarakat,” kata Adhi.
Dalam kesempatan itu, Kesbangpol juga mengingatkan pesan yang tertuang dalam sambutan tertulis Wakil Gubernur Bali saat pelantikan berlangsung. Melalui sambutan tersebut, Madas Nusantara didorong untuk mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi sebagai bagian dari upaya mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Nilai Atma Kerthi menekankan pentingnya pembentukan karakter yang santun, jujur, serta menghormati adat dan budaya Bali. Sementara Jana Kerthi mengajak organisasi menjadi wadah yang mampu mengayomi masyarakat secara positif dan taat terhadap hukum yang berlaku.
Adapun Jagat Kerthi menekankan komitmen menjaga keharmonisan sosial antara masyarakat pendatang dan krama adat Bali guna memperkuat persaudaraan lintas etnis dan budaya di Pulau Dewata.
Kesbangpol Bali mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar secara parsial di media sosial, serta mengedepankan sikap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang berkembang. (red/ich)
