KARANGASEM | Dunia News Bali – Tim hukum PT Detiga Neano Resort Bali meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak terhadap kelanjutan investasi Neano Resort di Desa Bugbug, Karangasem, Bali.
Tim hukum menegaskan, kehadiran Neano Resort sejak awal ditujukan untuk mengembangkan pariwisata sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Pihak perusahaan juga menegaskan tidak menjadi bagian dari konflik internal yang terjadi di lingkungan Desa Adat Bugbug.
Pernyataan tersebut disampaikan Pande Putu Maya Arsanti, S.H. dan Nengah Jimat, S.H., selaku tim hukum PT Detiga Neano Resort Bali, didampingi Ayu Sri Undari selaku legal staff Bali Trust International Law Firm, di hadapan awak media, Minggu (20/9/2026).
Maya mengatakan investasi Neano Resort melibatkan investor dari sejumlah negara. Menurut Maya, pembangunan Neano Resort saat ini telah mencapai sekitar 90 persen. Apabila tidak terdapat persoalan yang menghambat kegiatan di lapangan, pihaknya menyebut resort tersebut seharusnya sudah memasuki tahap operasional.
Ia mengatakan berbagai perhitungan mengenai anggaran, proyeksi pendapatan hingga keuntungan sebelumnya telah disiapkan. Namun, menurutnya, proses tersebut mengalami hambatan sejak sekitar 2023.
“Kalau tidak ada penutupan dan tidak ada konflik, seharusnya sudah beroperasi. Budgeting dan proyeksi laba juga sudah dihitung,” katanya.
Maya menyebut selama sekitar tiga tahun terakhir, pembangunan resort yang disebut telah mencapai 90 persen tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Menurutnya, pihak perusahaan juga menghadapi persoalan akses dan fasilitas pendukung. Ia mencontohkan akses jalan menuju kawasan resort yang disebut ditutup, serta adanya kendala terhadap air dan penerangan.
“Jalannya ditutup, PDAM ditutup, bahkan penerangan pun dihalangi,” ujar Maya.
Maya menegaskan, pihak Neano Resort tidak ingin terseret dalam konflik internal yang terjadi di Desa Adat Bugbug.
“Kami datang ingin bersinergi dan bekerja sama. Pihak resort tidak pernah ingin melakukan konflik. Kami datang untuk berdamai dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.
Sementara itu, Nengah Jimat menjelaskan mengenai dasar perjanjian pemanfaatan lahan yang digunakan dalam investasi tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan tim hukum, terdapat perjanjian untuk lahan seluas 20.000 meter persegi dengan jangka waktu 25 tahun, terhitung sejak 31 Desember 2022 hingga 31 Desember 2047.
Selain itu, terdapat perjanjian untuk lahan seluas 10.000 meter persegi dengan jangka waktu 25 tahun, terhitung sejak 17 Februari 2024 hingga 17 Februari 2049.
Jimat mengatakan, dalam perjalanan investasi tersebut muncul persoalan internal di lingkungan Desa Adat Bugbug yang kemudian berdampak terhadap proses pembangunan Neano Resort.
“Neano Resort tidak menjadi bagian dari konflik tersebut. Kami tidak menentang salah satu pihak,” tegas Jimat.
Menurutnya, prinsip investasi yang dibawa PT Detiga Neano Resort Bali adalah membangun kegiatan ekonomi melalui sektor pariwisata yang diharapkan memberikan manfaat bagi investor, pemerintah maupun masyarakat sekitar.
Selain pembangunan akomodasi pariwisata, PT Detiga Neano Resort Bali disebut memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan operasional resort.
Maya menyampaikan, Neano Resort diproyeksikan membuka sekitar 120 lapangan pekerjaan.
Masyarakat lokal, kata dia, akan menjadi salah satu prioritas dalam perekrutan tenaga kerja. Bagi calon pekerja yang belum memenuhi kualifikasi tertentu, pihak resort disebut siap memberikan pelatihan.
“Kalau ada kekurangan kualifikasi, kami akan siapkan training lengkap,” ujar Maya.
Tim hukum menilai investasi tersebut semestinya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar apabila pembangunan dan operasional resort dapat berjalan.
Karena itu, mereka berharap persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi di Bali.
Nengah Jimat juga menyampaikan keprihatinan atas persoalan yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.
Ia menyebut investasi yang telah dikeluarkan mencapai ratusan miliar rupiah, namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kondisi di lapangan.
Jimat juga menyinggung adanya kejadian pembakaran yang disebut terjadi dalam rangkaian persoalan tersebut. Ia menyatakan pihaknya menyayangkan kejadian itu dan menegaskan PT Detiga Neano Resort Bali tidak menghendaki konflik dengan masyarakat maupun Desa Adat Bugbug.
“Kami tidak pernah ingin berkonflik dengan masyarakat di lingkungan setempat maupun desa adat. Tujuan kehadiran investor adalah membangun perekonomian melalui pariwisata,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, tim hukum meminta pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali ikut mengambil peran dalam penyelesaian persoalan.
Menurut Jimat, pemerintah dapat membantu melalui mediasi dan mempertemukan para pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.
“Kami berharap negara hadir dan membantu menyelesaikan masalah ini, baik melalui mediasi maupun mencarikan solusi terbaik,” katanya.
Ia menilai kepastian hukum dan keamanan merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi, terlebih investasi tersebut disebut melibatkan investor dari sejumlah negara.
Maya menegaskan PT Detiga Neano Resort Bali tidak ingin memperpanjang persoalan. Pihaknya justru membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak yang memiliki persoalan atau keberatan.
“Ini sudah tiga tahun. Mari bersama-sama berjabat tangan. Kalau ada yang perlu didialogkan, kita bicarakan dengan cara dialog,” ujarnya.
Tim hukum juga menyatakan akan menyampaikan surat kepada pihak terkait melalui kantor kecamatan sebagai langkah untuk membuka kembali komunikasi.
Maya berharap surat tersebut dapat menjadi awal bagi pertemuan dan dialog antara pihak resort dengan para pemangku kepentingan di Desa Bugbug.
“Kami datang untuk berdamai seperti awalnya kami datang. Mari bekerja sama. Apa pun yang perlu dibicarakan, bisa kita selesaikan dengan cara dialog,” katanya.
Jimat menambahkan, tim hukum siap kapan pun dan di mana pun untuk membuka komunikasi dengan masyarakat, desa adat maupun pemerintah.
“Kami siap diajak berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Tim hukum PT Detiga Neano Resort Bali berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan konflik dan mencari jalan keluar yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, desa adat, pemerintah serta keberlanjutan investasi.
Dengan penyelesaian melalui dialog, pihak Neano Resort berharap pembangunan dapat kembali berjalan dan rencana pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dapat direalisasikan. (riza)
